Perwakilan BKKBN Kaltim dan seluruh TPPS Dan Satgas melakukan FGD evaluasi pelaporan percepatan penurunan stunting di Kaltim-Klatara.(Topan Setiawan/Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim sukses menggelar Rapat Evaluasi pelaporan TPPS Dan Satgas dalam rangka percepatan penurunan stunting, pada Kamis – Sabtu (1-3/2022).
Dihelat di Lantai 3 Hotel IBIS Samarinda ini dihadiri Gubernur Kaltim diwakilkan oleh Plt Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Sunarto. Hadir pula Perwakilan DKP3A Kaltim dan seluruh peserta TPPS dan Satgas penurunan stunting.
Saat ditemui Timeskaltim.com, Sunarto menjelaskan program tersebut telah diintruksikan secara serentak oleh Pemerintah RI melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Ia menambahkan, Perpres tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga dalam percepatan penurunan stunting sesuai target RPJMN 14 persen pada tahun 2024.
“Pada Perpres No 72 Tahun 2021 BKKBN diamanatkan menjadi Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Pusat,” jelas Sunarto kepada media ini, Kamis (1/12/2022) siang.
Sunarto menuturkan, dalam upaya percepatan penurunan stunting diperlukan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam sebuah kegiatan evaluasi pelaporan TPPS dan satgas.
“Kegiatan yang diselenggarakan dengan menggunakan metode focus group discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah untuk mewujudkan pelaporan serta strategi percepatan penurunan stunting,” ucapnya.
Kendati demikian, pelaksanaan kebijakan dan program penurunan stunting di setiap tingkat ini, kata dia ditopang dengan penyusunan solusi bersama.
“Hal ini dilakukan agar mempercepat penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sejak tahun ini,” tutur Sunarto.
Sunarto berharap, dapat memberikan evaluasi secara menyeluruh. Tentunya, dalam program percepatan penurunan stunting di wilayah Kaltim dan Kaltara.
“Kami berharap terselenggaranya kegiatan ini dapat mengimplementasikan seluruh program dan kegaitan dari lintas sektoral dan menajdi bahan pelaporan TPPS Semester 1 (satu) tahun 2022,” harapnya.
Di tempat yang sama, Membacakan sambutan Gubernur Kaltim, Plt Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando menyampaikan, kasus stunting merupakan aksi bersama. Tentunya, hal tersebut didukung oleh berbagai elemen di tiap daerah.
“Persoalan stunting ini bukan persoalan bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan kita karena anak-anak tersebut merupakan generasi penerus bangsa,” tulisnya.
“Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa, mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya,” ucapnya.
Ia menuturkan, saat ini prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Timur tercatat 22,8 persen. Yang mulanya menyentuh angka nasional yang tercatat 24,4 persen.
“Namun kita harus tetap bekerja bersama untuk menurunkan prevalensi stunting dibawah 14 persen pada tahun 2024,” sebutnya.
Ia berharap, program tersebut dapat menjadi representatif Pemprov Kaltim, dalam mengentaskan kasus stunting di Indonesia. Terlebih, penurunan stunting ini, dilakukan di setiap tingkat. Serta penyusunan solusi bersama guna mempercepat penurunan stunting di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi diskusi yang terarah untuk mewujudkan pelaporan serta strategi percepatan penurunan stunting dengan kesepahaman tentang situasi dan kondisi terkini,” tandasnya.(Wan)
