Timeskaltim.com, Samarinda – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan dan memastikan bahwa anggaran untuk Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2025 tidak mengalami pemotongan.
Kepastian ini diperoleh setelah pertemuan antara Pimpinan DPR RI dan Kementerian Keuangan, menyusul pembahasan dalam rapat kerja (Raker) Komisi X dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktiristek) pada 12 Februari lalu.
“Tahun ini, sebanyak 1.040.192 mahasiswa tetap menerima Beasiswa KIP Kuliah dengan total anggaran Rp14,698 triliun. Tidak ada efisiensi atau pemotongan anggaran. Hak mahasiswa tetap terjamin,” ujar Hetifah, saat dihubungi melalui platform WhatsApp di Jakarta, pada Jumat (14/2/2025).
Selain KIP Kuliah, ia memastikan bahwa program beasiswa lainnya, seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan dalam negeri dan luar negeri, juga tidak mengalami pemotongan anggaran.
Jamin Tidak Ada Efisiensi Anggaran di Pos Beasiswa
Hetifah juga menyampaikan, bahwa Komisi X DPR RI dan pemerintah telah berkomitmen agar efisiensi anggaran tidak berdampak pada sektor pendidikan, khususnya beasiswa dan operasional perguruan tinggi.
“Memang banyak muncul kekhawatiran publik, Namun, sesuai penjelasan Kemendikbudristek pada Raker 12 Februari lalu, gaji dan tunjangan pegawai, tunjangan dosen non-PNS, serta bantuan sosial seperti KIP-K, BPI, Beasiswa ADIK, Beasiswa KNB, dan beasiswa dosen tendik di dalam dan luar negeri tidak mengalami pemotongan,” jelasnya.
Tak hanya itu, anggaran Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen sebesar Rp2,5 triliun juga telah dipastikan tetap dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan tenaga pendidik di perguruan tinggi.
“Intinya, apa yang dikhawatirkan oleh publik sudah kami bahas dengan Kemendiktiristek. Harapan kami, program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat tidak akan terkena efisiensi, sehingga tetap dalam kerangka memajukan dan mengembangkan pendidikan,” tambah Hetifah.
Tegaskan Awasi Implementasi Anggaran Pendidikan
Hetifah juga mengatakan, bahwa Komisi X DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program-program pendidikan agar tidak ada perubahan yang merugikan mahasiswa dan tenaga pendidik.
“Tentu ke depan, Komisi X DPR RI akan melakukan pengawasan melalui mekanisme evaluasi dan monitoring secara berkala, baik melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun koordinasi langsung dengan kementerian terkait,” tutur legislator asal Kaltim itu.
Ia menambahkan, bahwa Komisi X akan meminta laporan detail mengenai alokasi dan penggunaan anggaran, serta memverifikasi apakah program-program pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal tanpa pengurangan kualitas atau cakupan.
Jika ditemukan indikasi efisiensi yang berpotensi merugikan kualitas layanan pendidikan, Komisi X akan mengusulkan langkah-langkah korektif kepada pemerintah.
Dengan kepastian ini, Hetifah berharap masyarakat, khususnya mahasiswa dan orang tua, tidak lagi khawatir akan isu pemotongan beasiswa.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami di Komisi X akan terus memperjuangkan akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (Bey)
