Kutai Timur – Penegasan tekat dari Komisi A DPRD Kutai Timur untuk mengawasi dengan seksama setiap langkah dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar dana yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang optimal bagi warga.
Edy Markus Palinggi, Ketua Komisi A, mengungkapkan bahwa keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBD menjadi fokus utama dalam setiap tahapan perencanaan dan penggunaan dana.
Menurutnya, pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan serta meningkatkan efektivitas penggunaan dana.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap program yang direncanakan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak boleh ada pemborosan atau penyimpangan,” ungkap Edy.
Komisi A bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan lambatnya penyerapan anggaran, yang bisa menghambat pelaksanaan program-program prioritas.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan alokasinya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujar Edy.
Komisi A juga mendorong dilakukannya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efisien dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
Untuk memperbaiki pengelolaan anggaran, Komisi A telah merumuskan sejumlah langkah strategis, termasuk pengawasan berlapis. Setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga eksekusi anggaran, akan diawasi secara teliti, guna menjamin transparansi dalam penggunaan dana.
Selain itu, Komisi A juga akan memperluas akses informasi kepada publik mengenai penggunaan anggaran serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tepat.
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang mendalam ini tidak hanya bertujuan untuk memantau jalannya program, tetapi juga untuk memastikan bahwa dana publik benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari setiap program yang dilaksanakan pemerintah. Pengawasan ini untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai harapan,” tutupnya.ADV
