Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
AdvertorialDPRD Kaltim

Kasus Beras Oplosan, Firnandi Desak Pemerintah Perketat Pengawasan dan Edukasi Publik

182
×

Kasus Beras Oplosan, Firnandi Desak Pemerintah Perketat Pengawasan dan Edukasi Publik

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kaltim, Firnandi Ikhsan. (Istimewa)

Timeskaltim.com, Samarinda – Temuan beras oplosan di Kalimantan Timur (Kaltim) belum lama ini kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap keamanan pangan. Anggota DPRD Kaltim, Firnandi Ikhsan, menilai peristiwa ini menjadi tanda bahwa sistem pengawasan pangan perlu diperkuat, terutama pada komoditas utama seperti beras.

Firnandi mengungkapkan, kasus tersebut terungkap berkat mekanisme pemantauan yang dimiliki pemerintah. Dari penelusuran yang dilakukan, lonjakan harga dan laporan penurunan kualitas menjadi sinyal awal yang memicu penyelidikan lebih lanjut.

“Awalnya kami di komisi mempertanyakan bagaimana bisa kasus beras oplosan itu ditemukan. Ternyata ada instrumen pemantauan, mulai dari pergerakan harga hingga laporan kualitas di pasar,” jelasnya belum lama ini.

Ia memberikan apresiasi kepada Dinas Perdagangan yang dinilai tanggap dan sigap menelusuri jejak kasus hingga membongkar praktik curang tersebut di lapangan. Menurutnya, langkah ini tidak hanya menyelamatkan konsumen dari kerugian, tetapi juga dari ancaman kesehatan yang lebih besar.

Bagi Firnandi, pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh. Inspeksi mendadak di pasar perlu digelar secara berkala, sementara pelaku usaha harus dibina agar memahami pentingnya standar mutu pangan. Masyarakat, di sisi lain, juga harus dibekali informasi untuk mengenali ciri-ciri beras yang aman dikonsumsi.

“Perbedaan kualitas beras sering kali tidak langsung terasa. Kalau masyarakat paham cirinya, mereka bisa menghindari produk yang membahayakan,” ujarnya.

Firnandi bahkan menyamakan kasus ini dengan peredaran uang palsu—sama-sama berisiko tinggi jika tidak terdeteksi. Ia mengingatkan, pencampuran beras dengan bahan berbahaya seperti plastik bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan publik.

Selain soal kualitas dan bahan, ia menyoroti persoalan takaran yang kerap menjadi keluhan warga. Ada temuan beras kemasan 10 kilogram yang ternyata isinya hanya sekitar 9 kilogram.

“Ini bentuk kecurangan yang jelas-jelas merugikan konsumen. Harus ada tindakan tegas,” tegasnya. (Adv/Rob/Bey)