Timeskaltim.com, Kukar – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Kukar Menggugat di depan Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), pada Senin (01/9/2025) siang, berlangsung damai dan kondusif. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kapolres Kukar, AKBP Khairul Basyar, usai massa aksi membubarkan diri.
“Alhamdulillah kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya. Kami berterima kasih karena dari awal berangkat dari universitas sampai di depan kantor DPRD ini bisa berjalan dengan baik dan kondusif,” ujar Khairul.
Ia juga mengatakan, sebelum berlangsungnya aksi ini, sudah sejak awal pihak kepolisian telah melakukan koordinasi dengan berbagai unsur, demi memastikan keamanan aksi ini. Dan, untuk personel sendiri yang dikerahkan sebanyak 644 yang tergabung dari TNI, Polri dan unsur pemerintah daerah.
“Kami sudah sampaikan kepada seluruh jajaran, baik Polri maupun unsur pemerintah daerah, untuk melaksanakan pengamanan dengan sehumanis mungkin,” jelasnya.
Lebih lanjut, Khairul bilang, pendekatan humanis menjadi kunci dalam menjaga situasi tetap terkendali. Alhasil, meski banyaknya massa memenuhi depan gedung DPRD, aksi tetap berlangsung damai hingga Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perwakilan demonstran.
“Alhamdulillah sampai dengan saat ini, orasi telah dilaksanakan. Saat ini adik-adik mahasiswa bergerak menuju Samarinda, dan kegiatan di depan kantor DPRD telah selesai dengan kondusif,” tambah Khairul.
Selain mengamankan jalannya aksi, Polres Kukar juga menerima langsung berbagai aspirasi yang disampaikan, termasuk desakan agar kepolisian lebih serius menindak praktik tambang ilegal, menolak tindakan represif terhadap rakyat, hingga reformasi internal Polri.
“Semua tuntutan dari masyarakat, baik dari adik-adik mahasiswa maupun elemen lainnya, akan kami tindaklanjuti. Ini semua menjadi masukan bagi kami untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kami terima apa yang disampaikan,” tegas Khairul.
Sebagai informasi, aksi yang digelar aliansi gabungan mahasiswa Cipayung dan masyarakat ini menyoroti sejumlah isu strategis. Pemantiknya adalah penolakan kenaikan tunjangan DPR di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, yang dinilai berlebihan di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan dan menghadapi tekanan ekonomi. (Rob/Bey)
