Timeskaltim.com – Ditengah hiruk-pikuk dinamika politik Benua Etam (julukan Kaltim), sebuah peristiwa kecil penuh makna kembali menguji kesehatan ruang komunikasi publik daerah ini.
Pasalnya, seorang jurnalis dari Selasar.co menerima ancaman dari oknum ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kaltim, setelah medianya memuat kritik terhadap Gubernur Kaltim.
Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya “gesekan biasa” di dunia politik. Tapi tidak bagi Rina Juwita, seorang Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mulawarman (Unmul).
Rina mengungkapkan bahwa persoalan ini bukan lagi tentang dua individu, tapi tentang masa depan kebebasan berekspresi di Kaltim.
“Ini bukan persoalan personal. Ancaman seperti ini berkaitan dengan keselamatan kerja jurnalistik dan kualitas komunikasi publik kita,” ungkap Rina, saat ditemui Timeskaltim.com di ruang kerjanya, kampus FISIP unmul, Jalan Gunung Kalua, Samarinda, pada Sabtu (22/11/2025).
Jurnalis Bukan Musuh, Mereka Penjaga Demokrasi
Rina menjelaskan dengan tegas, bahwa dalam kajian komunikasi, jurnalisme memikul peran sangat penting, yakni sebagai pengawas kekuasaan. Kritik terhadap pejabat publik bukan bentuk permusuhan atau rasa benci, melainkan bagian dari mandat demokrasi.
Lebih lanjut, kata Rina ketika jurnalis diserang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu orang, karena ruang diskusi publik pasti ikut tercekik. Media menjadi takut mengkritik, masyarakat kehilangan akses informasi, dan kekuasaan berjalan tanpa kontrol.
“Kalau kritik dibalas ancaman, yang rusak bukan cuma kerja jurnalistik. Ruang publiknya ikut terhantam,” katanya.
Ancaman Itu Gejala Ketidakseimbangan Kuasa
Dari sisi komunikasi politik, Rina melihat ancaman terhadap wartawan sebagai tanda ketidakseimbangan tentang relasi kuasa. Dalam masyarakat demokratis, menurutnya, pejabat atau tokoh publik seharusnya memiliki kemampuan menerima kritik, bukan justru membalasnya dengan intimidasi.
“Komunikasi yang demokratis menuntut keterbukaan dan kesiapan menerima kritik. Ketika kritik dibalas ancaman, legitimasi moralnya ikut goyah,” ujar dia.
Apalagi, Rina menyebutkan, Kaltim kini menjadi panggung nasional berkat pembangunan IKN. Oleh karena itu transparansi dan komunikasi yang sehat justru semakin dibutuhkan.
Kritik Tidak Harus Disukai, Tapi Harus Dihormati
Rina mengakui bahwa jurnalis bukanlah profesi yang suci. Pasalnya, mereka juga bisa salah. Namun ia menekankan bahwa ruang koreksi sudah disediakan negara melalui mekanisme yang sah, seperti hak jawab dan Dewan Pers.
“Kalau tidak setuju dengan pemberitaan, gunakan jalur yang benar. Hak jawab itu ada. Pengaduan ke Dewan Pers itu ada. Intimidasi itu menunjukkan ketidakdewasaan politik,” tuturnya.
Diakhir percakapannya bersama Timeskaltim.com, Dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi itu juga mengajak, agar semua pihak baik itu pejabat, ormas, masyarakat, bahkan media sendiri pers untuk menjaga ruang komunikasi publik, agar tetap sehat dan beradab.
“Semua orang berhak menyampaikan perspektifnya tanpa rasa takut. Demokrasi yang sehat tidak membungkam kritik, tapi menyambutnya dengan argumen,” pungkasnya.(Has/Bey)
