Gubernur Provinsi Kaltim, Isran Noor.(Ist)
Timeskaltim.com, Samarinda – Persoalan jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah sempat menjadi buah bibir perbincangan hangat. Terlebih, citizen – Warga Media Sosial – berbondong-bondong ramai mengkritik Pemerintah daerah hingga di berbagai platfrom sosial media.
Kendatipun, sampai menyita perhatian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Jokowi bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli HAsan dan Arinal Djunaidi, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan peninjaun ke lokasi langsung.
Hal tersebut membuat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor pun angkat bicara. Justru orang nomor satu di Kaltim ini menyoroti, kebijakan Pemerintah pusat terhadap perputaran anggaran di daerah yang begitu mencekik. Sehingga, Ia menyatakan kondisi tersebut bukanlah kesalahan pemerintah daerah. Karena anggaran yang dimiliki pemerintah daerah tidak cukup untuk memperbaiki jalan.
“Seperti yang terjadi di Lampung, orang menyalahkan gubernurnya. Bukan, itu jalan negara, jalan nasional. Bukan persoalan gubernur tidak mau membangun, memang tidak memiliki kecukupan dana.”
“Sama di Kaltim, tuh seperti di Kubar. Itu jalan nasional, bukan karna persoalannya gubernur tidak mampu, memang tidak punya dana nggak cukup dananya,” kritik Isran.
Isran menilai, pemerintah pusat harus merubah postur anggaran. Dimana, anggaran yang diberikan daerah seharusnya lebih banyak dibandingkan yang dimiliki oleh pusat.
Anggaran Daerah Hanya 30 Persen
“Selama ini 70 persen yang dikelola pusat, 30 persen dikelola daerah. Maksud saya dibalik, 70 daerah 30 pusat. Supaya daerah-daerah memiliki kapasitas keuangan yang memadai, adil,” pintanya.
Apabila tidak memungkinkan 70 persen-30 persen, pemerintah pusat bisa saja memporsi dengan pembagian 60 persen daerah-40 persen pusat atau 50-50. Namun, sayangnya usulan tersebut hanyalah mimpi belaka. Lantaran tidak direalisasikan oleh pemerintah pusat.
“Kesenjangan kita sekarang semakin menganga dengan sistem yang ada,” tegasnya.Â
Ia menyatakan negara Indonesia sejatinya harus dibangun dengan pemerataan, dengan keadilan. Bukanlah dengan kebijakan diskriminatif.(*/Aji/Wan)
