Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Makmur Hapk, menyampaikan kritik keras terkait absennya pejabat utama Pemerintah Provinsi Kaltim dalam rapat penyampaian Nota Keuangan serta Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat tersebut, Makmur menyayangkan hadirnya Arief Murdiyanto selaku staf ahli yang diutus oleh Pemprov Kaltim. Oleh karena itu, ia menilai hal ini sebagai bentuk pengabaian terhadap institusi legislatif.
Menurutnya, dalam rapat-rapat strategis, khususnya pembahasan pertanggungjawaban anggaran, sejatinya harus dihadiri langsung oleh Gubernur, Wakil Gubernur, atau minimal Sekretaris Daerah.
“Saya tidak bermaksud meremehkan staf ahli, tapi ini agenda penting. Untuk pertemuan sekelas pertanggungjawaban APBD, kehadiran pejabat tinggi mutlak diperlukan,” tegas Makmur, belum lama ini.
Mantan Ketua DPRD Kaltim ini juga mengungkapkan keprihatinannya, atas merosotnya kualitas kehadiran pejabat dalam agenda-agenda resmi di DPRD Kaltim.
Dirinya menilai, ketidakhadiran mereka mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjalin hubungan kelembagaan, antara eksekutif dan legislatif.
“Dulu kalau Gubernur tidak bisa hadir, masih ada Sekda atau Asisten. Sekarang, pejabat lengkap tapi yang dikirim hanya staf ahli. Ini menandakan kemunduran,” tuturnya.
Makmur juga menyinggung soal etika protokoler, yang dinilai tidak sesuai dalam penyambutan pejabat, saat memasuki ruang sidang.
Makmur menegaskan bahwa sikap berdiri untuk menyambut pimpinan daerah tidak relevan lagi dalam aturan protokoler yang berlaku pasca-reformasi.
“Kita hanya berdiri untuk menyambut Presiden dan Wakil Presiden, apalagi jika disertai pengumandangan lagu kebangsaan. Saya pernah menjabat sebagai Kabag Umum dan Protokoler selama lima tahun. Sejak 1993, tidak ada lagi aturan menyambut pejabat daerah dengan berdiri,” jelasnya.
Maka dari itu, Makmur menegaskan agar Pemprov Kaltim lebih serius dalam menghadiri agenda penting DPRD, terutama yang menyangkut pengawasan pembangunan.
Diakhir politisi senior ini juga memperingatkan bahwa publik juga akan menilai, keseriusan pemerintah dari kehadiran pejabat, dalam forum-forum strategis.
“Acara seperti ini bukan sekadar seremoni. Ini menyangkut evaluasi pembangunan daerah. Jadi, mohon jangan hanya diwakilkan staf ahli. Harus lebih baik ke depannya,” pintanya. (Adv/Has/Bey)
