Timeskaltim.com, Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo kembali menjelaskan pentingnya taat bayar pajak demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut ia sampaikan disela-sela kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Sosper) ditengah masyarakat.
Kali ini, Sigit mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltim Nomor 1 tahun 2019 perihal Pajak Daerah di RT 21, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan pada Sabtu (13/11/2021).
Kegiatan kali ini juga melibatkan narasumber diantaranya, Fahrizal Helmi Hasibuan, S.Pdi selaku Wakil Sekretaris Satuan Aksi Pemuda Pemerhati Hukum (SAPPH) Kaltim.
Dalam sambutannya, Sigit yang juga Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim menerangkan jika kegiatan Sosper ini dilaksanakan seluruh anggota DPRD Kaltim serentak di wilayah daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Sigit juga menyampaikan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup besar bagi APBD Kaltim. Dikarenakan hal ini mampu memberi kontribusi sekitar 78 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau 39 persen APBD.
“Pajak daerah ini pajak yang dipungut dari masyarakat dan hasilnya dikembalikan ke masyarakat melalui pembangunan secara luas” ungkap Sigit saat menyampaikan didepan masyarakat.
Selain itu, kondisi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan upaya peningkatan PAD dari sektor pajak daerah. Sehingga masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya taat pajak.
“Kami juga mendorong agar Bappeda Kaltim agar memberikan kemudahan adiminstrasi dan pelayanan masyarakat membayar pajak,” imbuh Sigit.
Karenanya, sosialisasi kali ini diselenggarakan untuk mengetahui sejauh mana relevansi dan pelaksanaan Perda-Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim.
Apabila saat ini dipeerlukan perubahan terhadap Perda tersebut, DPRD Kaltim pun siap melakukan perbaikan. Sigit ingin Perda ini dijalankan sebagai produk hukum yang kuat sehingga bisa diterapkan guna memberikan kontribusi bagi pembagunan Kaltim.
“Memang Perda yang diinisiasi oleh DPRD maupun Pemprov Kaltim dan disahkan tidak hanya menjadi Perda yang macan kertas kosong saja,” pungkas Sigit.(Mah)
