Timeskaltim.com, Balikpapan- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menggelar Dialog Rakyat untuk membahas pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
Dalam acara yang digelar di Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Damayanti menekankan bahwa pengawasan APBD merupakan salah satu aspek vital dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Damayanti, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, menjelaskan bahwa APBD Kaltim merupakan sumber daya utama untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program-program sosial lainnya yang berdampak langsung pada masyarakat.
Oleh karena itu, pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar anggaran tersebut digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Dalam dialog yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, Damayanti mengungkapkan bahwa seringkali ada celah dalam pengelolaan anggaran yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.
Damayanti juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan serta mengkritisi penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan.
“Melalui dialog ini, kami ingin mendengarkan langsung aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait penggunaan anggaran daerah. Semua pihak, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat, harus saling bekerja sama untuk memastikan bahwa APBD benar-benar memberikan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Damayanti Sabtu, (2/08/2025).
Lebih lanjut, Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, Damayanti juga mendorong penggunaan teknologi digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait penggunaan APBD.
“Keterbukaan informasi akan memudahkan masyarakat untuk mengawasi dan memastikan anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan daerah benar-benar tepat guna,” tambahnya.
Dialog Rakyat ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana masyarakat menyampaikan berbagai pertanyaan seputar mekanisme pengawasan APBD dan kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan.
Di akhir kegiatan, Damayanti berkomitmen untuk terus memperjuangkan agar setiap aliran dana APBD dapat dipertanggungjawabkan dengan baik demi kemajuan Kaltim yang lebih baik.
