Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
AdvertorialDPRD Kaltim

Fraksi Gerindra DPRD Kaltim Soroti Ketahanan Pangan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian

222
×

Fraksi Gerindra DPRD Kaltim Soroti Ketahanan Pangan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kaltim, Sabruddin Panrecalle. (Hasbi/Times Kaltim)

Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan dan perlindungan lahan pertanian produktif.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses masa sidang II tahun 2025, pada Senin (4/8/2025) kemarin.

Kepada awak media, ia mengungkapkan bahwa Kaltim memiliki tanggung jawab besar sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk akibat pembangunan IKN dan arus migrasi, kebutuhan pangan di Kaltim diperkirakan melonjak tajam.

“Ketergantungan Kaltim terhadap pasokan pangan dari luar daerah harus ditekan. Pemerintah provinsi perlu serius memperkuat sektor pertanian dan memastikan lahan produktif tidak dialihfungsikan,” tegas Sabaruddin, pada Selasa (5/8/2025).

Kata dia, hasil reses Fraksi Gerindra menunjukkan keresahan masyarakat disejumlah daerah pemilihan terkait semakin terbatasnya lahan pertanian produktif.

Banyak petani khawatir lahan mereka berkurang akibat alih fungsi untuk pembangunan infrastruktur maupun perumahan.

“Jika lahan pertanian terus menyusut, maka ketergantungan kita pada pasokan luar daerah akan semakin besar. Padahal Kaltim punya potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan, baik bagi masyarakat lokal maupun untuk menopang kawasan IKN,” jelasnya.

Dalam laporan resesnya, Sabaruddin mengusulkan sejumlah langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan.

Diantaranya pencetakan sawah baru, pembangunan serta peningkatan saluran irigasi, dan penyediaan bantuan pupuk serta bibit unggul bagi petani.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan juga dinilai mendesak.

“Petani tidak hanya butuh alat dan bibit, tapi juga keterampilan modern agar produktivitas bisa meningkat,” tambahnya.

Diakhir ia menekankan agar Pemprov dapat menetapkan kebijakan yang tegas, agar lahan pertanian produktif tidak dialihkan untuk kepentingan lain, termasuk proyek investasi besar. (Adv/Has/Bey)