Kutai Timur – Hj. Mulyana mengungkapkan bahwa belanja modal yang mencakup 38,8% dari total belanja APBD 2025 sebesar Rp. 4,321 triliun, merupakan alokasi yang sangat besar untuk investasi infrastruktur dan aset daerah.
Ia berharap alokasi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Sebesar Rp. 4,321 triliun atau 38,8% dari total belanja mencerminkan investasi dalam infrastruktur dan aset daerah,” ujar Mulyana.
Mulyana menegaskan bahwa meskipun anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur daerah, transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan belanja modal harus tetap dijaga.
“Kami berharap setiap proyek yang dibiayai dari belanja modal dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” kata Mulyana.
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur digunakan secara efisien, agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak positif dan tidak terbuang sia-sia.
“Transparansi dan efisiensi adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi D, Mulyana juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek untuk menghindari penyimpangan anggaran.
“Kami akan terus mengawasi dan memberikan masukan agar setiap proyek berjalan sesuai rencana dan tidak menyimpang dari tujuan awal,” ujarnya.
Mulyana berharap pandangannya dapat menjadi masukan yang konstruktif dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, untuk mencapai sistem pemerintahan yang lebih baik dan efisien.
“Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak guna terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik,” pungkasnya.ADV
