Kutai Timur – Perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan dalam DPRD Kutai Timur, Hj. Mulyana, mengkritisi alokasi belanja operasi sebesar Rp 5,603 triliun dalam Rancangan APBD 2025 yang mencakup 50,3% dari total belanja, dengan harapan lebih fokus pada program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Anggaran ini mencakup gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta belanja rutin lainnya yang mendukung kegiatan operasional pemerintah.
“Alokasi ini mencakup gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta belanja rutin lainnya,” jelas Mulyana yang turut disaksikan oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, Asisten Pemkesra Kutim, Poniso Surryo Renggono, dan 23 anggota dewan serta perwakilan Forkopimda.
Mulyana menegaskan bahwa meskipun belanja operasi penting untuk kelangsungan kegiatan pemerintah, pemerintah harus memastikan bahwa alokasi untuk belanja pegawai tidak mendominasi anggaran ini.
“Jika belanja pegawai terlalu besar, maka akan mengurangi ruang untuk program-program pembangunan yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga alokasi anggaran perlu lebih diarahkan pada program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami berharap pemerintah dapat lebih fokus pada program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ungkap Mulyana.
Wakil Ketua Komisi D itu juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran.
“Kami ingin agar setiap kebijakan yang diambil dapat mendukung sistem pemerintahan yang baik dan transparan,” tambahnya.
Mulyana berharap pandangan ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi semua pihak dalam rangka terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan efisien.
“Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak guna terselenggaranya sistem pemerintahan dengan baik,” harapnya.ADV
