Kutai Timur – Dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025 yang dilaksanakan pada Jumat (22/11/2024) di ruang sidang utama DPRD Kutim, Hj. Mulyana menyampaikan rekomendasi terkait penyusunan APBD 2025.
Ia menekankan pentingnya fokus pada sektor-sektor potensial, seperti agribisnis dan pariwisata, serta meningkatkan efisiensi retribusi daerah.
“Kami mendorong fokus pada sektor-sektor potensial seperti agribisnis dan pariwisata, serta peningkatan efisiensi retribusi daerah,” ungkap Mulyana.
Selain itu, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan juga menyoroti perlunya efisiensi dalam belanja operasi. Mulyana mengingatkan agar belanja yang kurang produktif dapat ditekan sehingga anggaran dapat lebih difokuskan pada program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami harus menekan belanja yang kurang produktif agar alokasi anggaran dapat lebih difokuskan pada program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Evaluasi terhadap belanja modal juga menjadi perhatian Fraksi Gelora Amanat Perjuangan. Mereka mengingatkan pentingnya memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi,” ujar Mulyana.
Mulyana juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Ia menyarankan agar pemerintah daerah melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan pelaksanaan belanja modal dan belanja bantuan.
“Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan belanja modal dan belanja bantuan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mulyana juga mengingatkan tentang pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah.
Ia menekankan perlunya mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dan menggali potensi pendapatan alternatif yang ada di daerah.
“Kami harus mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dengan menggali potensi pendapatan alternatif yang ada di daerah,” ungkapnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi D, Mulyana berharap masukan dan rekomendasi yang diberikan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD yang lebih baik.
“Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak guna terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik,” harapnya.ADV
