Kutai Timur – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) menyoroti beberapa alokasi utama dalam R-APBD 2025, terutama pada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Juru bicara Fraksi GAP, Mulyana, menjelaskan bahwa belanja operasi mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp5,603 triliun atau 50,3 persen dari total belanja daerah.
“Belanja operasi mencakup pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, pengadaan barang, dan jasa. Kami berharap alokasi ini tidak didominasi oleh belanja pegawai, sehingga lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk pembangunan langsung demi kesejahteraan warga Kutim,” ujar Mulyana.
Fraksi GAP juga memberikan perhatian khusus pada belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp4,321 triliun atau 38,8 persen dari total belanja.
Menurut Mulyana, pengelolaan belanja modal harus dilakukan secara transparan dan efisien agar proyek yang didanai dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan infrastruktur dan aset daerah.
Meski belanja tidak terduga hanya sebesar Rp20 miliar, Fraksi GAP menilai alokasi ini tetap penting untuk dipantau. “Dana ini diperlukan untuk menghadapi situasi darurat seperti bencana alam.
Namun, penggunaannya harus fleksibel tetapi tetap akuntabel agar tidak disalahgunakan,” tegas Mulyana, yang juga merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN).
Selain itu, belanja transfer sebesar Rp1,191 triliun atau 10,7 persen dari total belanja juga mendapat perhatian Fraksi GAP. Mereka menekankan pentingnya mekanisme yang transparan dan tepat sasaran dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat, agar dapat menghindari ketimpangan dan potensi penyalahgunaan dana.
Fraksi GAP menutup analisisnya dengan harapan agar seluruh pos anggaran dalam R-APBD 2025 dirancang dan dilaksanakan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami berharap anggaran daerah dapat digunakan sebaik-baiknya untuk memastikan manfaat yang nyata dan merata bagi masyarakat Kutim,” pungkas Mulyana.
Dengan analisis kritis ini, Fraksi GAP menegaskan komitmen mereka dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan pro-rakyat.ADV
