Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, menyebutkan masih banyak pelaku UMKM di Kaltim yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan, terutama dari lembaga keuangan konvensional.
Kepada awak media, ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan berbasis syariah dan koperasi.
Hal tersebut dilakukan, guna menciptakan skema pendanaan yang lebih inklusif dan ramah bagi UMKM.
Tak hanya soal modal usaha, Firnadi turut menyoroti pentingnya inovasi serta pemasaran berbasis digital.
Menurutnya, tanpa langkah menuju digitalisasi, UMKM di daerah akan sulit berkembang, apalagi di tengah arus ekonomi digital dan persaingan pasar global yang terus meningkat.
“Harapan kami, pelaku UMKM di pelosok desa pun dapat memasarkan produknya ke kota, bahkan ke pasar internasional, melalui platform digital. Ini bukan angan-angan, melainkan sesuatu yang sangat mungkin jika ada komitmen nyata dari pemerintah,” ujar Firnadi, Selasa (10/6/2025)
Untuk mewujudkan hal tersebut, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini turut mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, kalangan akademisi, dan komunitas digital.
“Sinergi ini dinilai penting untuk membentuk ekosistem UMKM yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman,” timpalnya.
Firnadi juga menegaskan bahwa percepatan digitalisasi UMKM dan pengembangan produk lokal yang berdaya saing tinggi hanya bisa tercapai melalui kerja sama berbagai pihak.
“Jika pelaku UMKM tidak diberikan pendampingan yang memadai, maka seluruh program ini hanya akan jadi bangunan kosong tanpa fondasi. Kita harus memulai dari akar rumput UMKM, agar ekonomi Kaltim tumbuh dari kekuatan rakyatnya sendiri,” tutupnya. (Adv/Has/Bey)
