Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, mengapresiasi langkah pengawasan beras yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kaltim. Menurutnya, upaya tersebut penting dalam menjaga kualitas pangan di daerah, terutama di tengah maraknya isu beras oplosan.
“Kita berterima kasih kepada DPPKUKM yang sudah melakukan analisis di lapangan dan menemukan temuan ini. Dari 17 merek beras yang diperiksa, hanya satu yang memenuhi kualitas beras premium sesuai standar SNI,” ujar Firnadi, baru-baru ini.
Meski begitu, Firnadi mengaku hingga kini pihaknya belum menerima informasi maupun koordinasi lebih lanjut terkait tindak lanjut penarikan beras di pasaran. Ia menilai, persoalan tersebut perlu dipertimbangkan matang agar tidak menimbulkan efek domino terhadap inflasi maupun kerugian pedagang.
“Kami belum mendengar rencana penarikan. Apalagi kalau dikhawatirkan berdampak pada inflasi. Ada juga yang bertanya, apakah pedagang akan rugi ketika ada beras oplosan? Dari sisi kesehatan mungkin aman, tapi dari segi kualitas jelas merugikan masyarakat,” jelasnya.
Firnadi menegaskan, harga yang dibayar masyarakat seharusnya sebanding dengan kualitas beras yang didapat. Karena itu, ia mendorong agar pengawasan terus diperkuat sekaligus diiringi peningkatan produksi beras lokal sebagai solusi jangka panjang.
“Kalau dioplos, kualitasnya turun. Itu kerugian bagi masyarakat. Mengatasi ini tentu perlu langkah bersama. Jika ada penarikan, di sisi lain itu bisa menjadi peluang bagi petani lokal. Jadi kita dorong semua pihak untuk berkolaborasi,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
