Timeskaltim.com, Kutim – Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak yang diterima oleh Kutai Timur dari Kak Seto memang merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Namun, di balik penghargaan tersebut, masih terdapat fenomena anak-anak yang harus bekerja membantu ekonomi keluarga, misalnya dengan berjualan di pinggir jalan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, yang mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan komitmen sebagai Kabupaten Layak Anak.
“Harusnya ketika mendapatkan penghargaan begitu, pemerintah punya program apa yang menunjang penghargaan Kota Layak Anak tersebut. Apa yang kalian lakukan? Salah satu program yang saya sarankan adalah adanya tim di desa atau kabupaten yang benar-benar bisa mengakomodir keluarga-keluarga yang anaknya harus masuk sekolah, tetapi malah ada di jalan,” ujar dr. Novel.
Menurut dr. Novel, keberadaan anak-anak yang harus bekerja di jalanan menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Anak-anak tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan dan hak mereka untuk bersekolah, bukannya membantu mencari nafkah di jalanan.
“Kita masih melihat ada anak-anak kecil yang berjualan di pinggir jalan. Ini tidak sejalan dengan status sebagai Kabupaten Layak Anak. Pemerintah harus segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya.
Salah satu solusi yang diusulkan oleh dr. Novel adalah dengan membentuk tim khusus yang bertugas untuk mendata dan mendatangi keluarga-keluarga yang anak-anaknya belum mendapatkan hak pendidikan mereka. Tim ini harus proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus di mana anak-anak harus bekerja di jalanan.
“Misalnya, ada tim di desa atau kabupaten yang betul-betul bisa mengakomodir keluarga A, B, C. Oh, anaknya sudah harus masuk sekolah, tapi kok dia selalu ada di jalan. Datangi dengan baik dan berikan solusi,” sarannya.
Lebih lanjut, dr. Novel juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dinas pendidikan, dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak di Kutai Timur mendapatkan hak mereka untuk bersekolah dan menikmati masa kanak-kanak mereka dengan layak.
“Semua pihak harus berperan aktif. Pemerintah, dinas pendidikan, dan masyarakat harus berkolaborasi. Jangan sampai penghargaan ini hanya menjadi formalitas tanpa ada tindakan nyata di lapangan,” tambahnya.
Dengan adanya penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak, diharapkan pemerintah Kutai Timur dapat lebih serius dalam menjalankan program-program yang mendukung kesejahteraan anak-anak. Penghargaan tersebut seharusnya menjadi motivasi untuk terus berbenah dan memastikan bahwa setiap anak di Kutai Timur mendapatkan perlindungan dan hak mereka.
“Kita mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak, tetapi kita tidak punya program yang melayakkan anak-anak kita. Ini harus segera diubah. Penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk terus berbenah dan memastikan bahwa anak-anak di Kutai Timur benar-benar mendapatkan hak dan perlindungan mereka,” pungkas dr. Novel.
Melalui langkah-langkah konkret dan kolaborasi yang baik, diharapkan Kutai Timur dapat mewujudkan komitmennya sebagai Kabupaten Layak Anak yang sesungguhnya, di mana setiap anak mendapatkan hak mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. (SH/ADV)
