Timeskaltim.com, Samarinda – Meski telah laksanakan diberbagai daerah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi peogram andalan Presiden Prabowo Subianto menuai pro dan kontra.
Bahkan, gelombang protes juga datang dari mahasiswa diberbagai daerah, yang menyerukan agar anggaran program ini dialihkan ke sektor pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat terkait kebijakan ini.
Samri mengungkapkan bahwa berdasarkan masukan dari masyarakat, banyak yang lebih membutuhkan pendidikan gratis dibandingkan program makan gratis.
“Iya, kami sudah menerima aspirasi dari masyarakat. Mereka tidak membutuhkan makan gratis, tapi lebih memerlukan pendidikan gratis,” ujar Samri saat diwawancarai di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, belum lama ini.
Sebagai informasi, program MBG saat ini masih dalam tahap uji coba di delapan sekolah di Samarinda, dengan total 3.005 siswa sebagai penerima manfaat.
Sekolah yang telah menerapkan program ini meliputi TK, SD, SMP, SMK, hingga pesantren.
Namun, Samri menilai bahwa alokasi anggaran yang besar untuk program ini perlu dievaluasi.
Ia juga mempertanyakan apakah anggaran Rp10-Rp15 ribu per porsi makanan cukup untuk memenuhi standar gizi siswa.
“Program makan gratis ini masih kontroversial. Kalau pemerintah mau merevisi program ini, kami setuju. Anggarannya bisa dialihkan ke program lain, misalnya pendidikan gratis, yang lebih masuk akal,” tegasnya.
Politikus PKS itu berharap program MBG tidak hanya sekadar menjadi janji politik, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan ini agar anggaran yang ada digunakan seefektif mungkin demi kesejahteraan masyarakat Samarinda. (Adv/Has/Bey)
