Timeskaltim.com, Samarinda – Setelah terpilihnya menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, telah mengusung beberapa program terbaru salah satunya ialah Sekolah Rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) yang bertujuan untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada keluarga miskin di Indonesia.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut yang ditujukan untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga miskin di Indonesia.
Namun demikian, menurut Ekti, hingga saat ini baru Pemerintah Kota Samarinda yang dinilai siap untuk menjalankan program tersebut.
“Iya, di Kaltim ini baru Samarinda yang siap untuk program itu,” ungkap Ekti, pada Kamis (12/06/2025).
Ia menambahkan, beberapa daerah lain seperti Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kukar) juga mulai menunjukkan kesiapan, namun prosesnya masih dalam tahap menyusul.
Meski begitu, Ekti menekankan bahwa keberhasilan implementasi program Sekolah Rakyat sangat bergantung pada inisiatif kepala daerah masing-masing.
“Semua itu kembali lagi tergantung kepada kepala daerah seberapa cepat mereka menanggapi dan menjemput peluang itu. Karena ini program pusat,“ terangnya.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, DPRD hanya memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, tetapi tetap memberikan dukungan penuh dalam hal kebijakan secara umum.
Disisi lain, selain menyoroti kesiapan daerah, Ekti juga menyinggung isu krusial lain terkait tenaga pendidik, khususnya untuk daerah-daerah yang akan mendapatkan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke depan.
“Tentu kita serahkan ke instansi yang membidangi. Namun harapan kami, sebaiknya memprioritaskan putra-putri daerah sendiri, terutama untuk lokasi seperti di Mahulu, agar lebih efektif dan bertahan lama,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ia mencontohkan, persoalan serupa seperti di sektor kesehatan, di mana penempatan dokter di daerah terluar kerap menemui kendala karena kurangnya insentif tambahan sebagaimana yang bisa didapatkan di kota besar.
Hal ini menurutnya juga bisa berdampak pada dunia pendidikan, khususnya keberlanjutan tenaga pendidik di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Contoh seperti di Mahulu atau Kubar, guru-gurunya sebaiknya berasal dari daerah itu sendiri. Kalau kita terus ambil dari luar, nanti setelah lima tahun bisa saja mereka pindah lagi. Makanya, kami harap bisa dari putra daerah,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
