Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Daerah

Eksploitasi SDA Jadi Puncak Kerusakan Lingkungan di Benua Etam

1636
×

Eksploitasi SDA Jadi Puncak Kerusakan Lingkungan di Benua Etam

Sebarkan artikel ini

Potret Kerusakan Lingkungan sisa dari penambangan batubara di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang.(Ist)

Timeskaltim.com, Samarinda – Sekertaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menyoroti eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan, akan mengakibatkan pelbagai dampak kerusakan terhadap alam. 

Kurangnya ketaatan rencana tata ruang, pengelolaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan kelestarian lingkungan akan menimbulkan potensi bencana. 

Baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hal itu mengemukakan dalam Sosialisasi Implementasi Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kaltim, yang dihelat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur di hotel HARRIS Samarinda, Rabu (2/8/2023) siang.

“Karena itu, paradigma tentang kebencanaan harus dipahami secara kolektif bahwa bencana merupakan urusan bersama,” ujar Sri, dalam sambutannya. 

Sri menegaskan, upaya penanggulangan bencana dan paradigma penanganan telah berubah. Sudah fokus terhadap tanggap bencana, pendekatan yang lebih komprehensif dan pencegahan untuk pengurangan risiko bencana.

Tak Fokus Penanganan Tanggap Darurat

Selama ini, sambung Sekda, pembangunan daerah melalui beberapa aksi. Beberapa kegiatan yang masih terpisah dan tidak terfokus pada penanganan saat tanggap darurat. 

Ditangani pelbagai lembaga/instansi, sehingga kurang optimalnya pada saat penanggulangan bencana. Membuatnya tidak efektif dan efisiensinya pada saat pencegahan, penanganan dan pasca bencananya.

 “Semakin banyaknya jenis bencana dan kompleksnya penanggulangan bencana, membutuhkan upaya terencana, terpadu dan sistematis. Yang berorientasi pada pembangunan tangguh bencana,” ujarnya. 

Sri mengatakan, agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mencapai masyarakat Kaltim yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Dibutuhkan masyarakat yang tangguh bencana, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah. 

“Memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana,” imbuhnya. 

“Dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana,” sambung Sri Wahyuni. (Wan)