Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Khairin. (Berby/Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno secara resmi mengumumkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Bambang Susantono dari posisinya sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 3 Juni 2024.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Khairin, menyatakan bahwa pengunduran diri Bambang Susantono menimbulkan spekulasi di masyarakat tentang siapa yang akan menggantikannya. Saat ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.
Khairin menyatakan keprihatinannya terhadap kekosongan kepemimpinan di OIKN yang terjadi saat ini. Menurutnya, ada beberapa alasan penting yang mungkin menjadi penyebab pengunduran diri Bambang, terutama terkait persiapan upacara 17 Agustus yang akan dilaksanakan di halaman Istana Presiden di ibu kota baru tersebut.
“Selain alasan-alasan penting tersebut, banyak persiapan yang diperlukan, dan mungkin Bambang merasa tidak mampu melaksanakannya,” ucapnya, Sabtu (15/6/2024).
Lebih jauh, Khairin memandang dari perspektif politik bahwa banyak kepentingan politik yang akan berperan dalam upacara 17 Agustus nanti. Keberhasilan upacara ini akan dianggap sebagai tonggak kesuksesan Presiden Jokowi dalam memajukan ide IKN, meskipun ada banyak pihak yang merasa proyek ini dipaksakan.
“Saya netral. Apapun yang terjadi sudah pasti merupakan garis yang ditakdirkan Allah, dan begitu pula dengan upacara 17 Agustus di IKN nanti, semuanya atas izin Allah,” tegasnya.
Dalam situasi yang krusial ini, Khairin menilai bahwa orang yang paling cocok untuk memimpin IKN adalah seseorang dengan latar belakang militer. Menurutnya, situasi ini membutuhkan pemimpin yang tegas untuk mempertaruhkan nama baik bangsa di mata dunia.
“IKN membutuhkan pemimpin yang tegas, dan saya pikir yang memiliki latar belakang militer adalah yang paling sesuai,” pesannya.
Khairin juga berharap agar Partai Gerindra, sebagai partai pendukung Presiden terpilih Prabowo Gibran, dapat melanjutkan proses pembangunan IKN dengan mengatasi berbagai permasalahan seperti kekurangan air, infrastruktur yang dipaksakan, dan masalah kepemilikan lahan.
“Itulah dinamika pembangunan wilayah yang kemudian diubah menjadi IKN,” pungkasnya. (Bey)
