Timeskaltim.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menjadi fokus perhatian setelah menerima aksi demonstrasi puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Samarinda di depan Gedung DPRD pada Rabu (6/8/2025). Aksi tersebut menuntut perhatian DPRD terkait keberadaan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di Jalan Cendana dan insiden kebakaran berulang di Bigmall Samarinda.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan DPRD telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi TBBM menyusul keluhan masyarakat tentang risiko keselamatan di kawasan padat penduduk tersebut. Meski DPRD terbatas dalam intervensi langsung terhadap kebijakan Pertamina, DPRD tetap mendorong pemindahan fasilitas ke lokasi yang lebih aman.
“Kami akui lokasi sekarang sudah sangat padat dan tidak layak untuk TBBM. Kami akan terus mendorong Pertamina agar segera memindahkan terminal tersebut demi keselamatan warga,” kata Samri.
Terkait kebakaran berulang di Bigmall, DPRD melalui Komisi III juga melakukan sidak pascakebakaran dan memperingatkan manajemen Bigmall agar memperbaiki sistem keamanan.
“Jika kebakaran terjadi lagi, kami akan rekomendasikan pencabutan izin operasional,” tegas Samri.
Selain itu, DPRD menerima tiga tuntutan utama dari PMII yakni evaluasi kinerja Komisi I, II, dan III DPRD, percepatan pemindahan TBBM oleh Pertamina, serta evaluasi kinerja DPMPTSP Kota Samarinda. DPRD berkomitmen menindaklanjuti aspirasi ini demi keselamatan dan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, Ketua PC PMII Samarinda, Taufikuddin, menegaskan keberadaan TBBM di tengah pemukiman padat sangat membahayakan warga. Ia juga mengkritik pelanggaran tata ruang yang dilakukan pelaku usaha dengan menggunakan trotoar sebagai area operasional.
“Kami sudah menyampaikan kajian lengkap dan sekarang menuntut DPRD untuk menindaklanjuti secara nyata,” ujar Taufikuddin.
Ia juga menuntut DPRD memberikan sanksi tegas kepada Bigmall menyusul dua kali kebakaran yang terjadi dalam waktu singkat. “Ini bukan perkara biasa, DPRD harus bertindak agar tidak ada korban jiwa,” katanya.
PMII juga menuntut DPRD untuk mengevaluasi kinerja DPMPTSP yang dianggap tidak optimal dalam mengawasi perizinan dan tata ruang di Kota Samarinda.
Aksi berlangsung damai dan para demonstran berharap DPRD tidak hanya merespons secara formal, tapi segera mengambil tindakan nyata demi keselamatan warga Samarinda. (Adv/Bey)
