Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
AdvertorialDPRD Kaltim

DPRD Kaltim Soroti Minimnya Dukungan Fasilitas Bagi Satpol PP dalam Penegakan Perda

160
×

DPRD Kaltim Soroti Minimnya Dukungan Fasilitas Bagi Satpol PP dalam Penegakan Perda

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Istimewa)

Timeskaltim.com, Samarinda – Lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian serius. Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana perda belum mendapat dukungan fasilitas yang memadai dari pemerintah.

“Satpol PP adalah garda terdepan dalam pelaksanaan perda. Namun jika mereka masih bekerja dengan fasilitas yang terbatas, jangan harap penegakan aturan bisa berjalan optimal,” ujar Darlis, pada Selasa (15/07/2025).

Ia menyayangkan kondisi operasional yang selama ini belum mengalami peningkatan signifikan. Keterbatasan alat kerja, kendaraan operasional, dan perlengkapan penunjang menjadi kendala utama yang harus segera ditangani.

Menurutnya, tidak adil jika kinerja petugas di lapangan selalu disorot, sementara pemerintah belum maksimal memberikan dukungan struktural.

“Kita tidak bisa terus-menerus menuntut hasil maksimal dari mereka, kalau dukungan dasar saja belum terpenuhi. Pemerintah provinsi harus segera memberikan solusi nyata atas persoalan ini,” tegasnya.

Darlis juga mengungkapkan bahwa persoalan minimnya dukungan bagi Satpol PP bukan hal baru. Situasi ini, menurutnya, sudah berlangsung cukup lama dan seharusnya menjadi prioritas perhatian dalam perencanaan anggaran daerah.

Ia mendorong agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan operasional Satpol PP, dan menyesuaikannya dengan beban tugas yang terus meningkat.

“Selama ini mereka menjalankan tugas di bawah tekanan tinggi, tapi dengan perlengkapan yang minim. Sudah saatnya hal ini diperbaiki,” ucapnya.

Lebih lanjut, Darlis menekankan bahwa isu ini bukan soal profesionalitas petugas, melainkan persoalan keterbatasan sistem pendukung yang belum memadai.

“Kalau fasilitas dan sarana disiapkan dengan baik, saya yakin Satpol PP bisa jauh lebih maksimal dalam bekerja,” katanya.

Ia pun menutup dengan mengingatkan bahwa penegakan perda hanya akan berjalan efektif jika pemerintah turut hadir memberi dukungan yang layak, bukan sekadar memberikan beban tanpa solusi.

“Jangan hanya menuntut hasil. Satpol PP butuh alat dan dukungan yang sepadan untuk bisa menjalankan perannya secara optimal,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)