Timeskaltim.com, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum maksimal.
Perihal tesebut disampaikan lantaran, capaian pendapatan tahun anggaran 2024, disebut masih jauh dari potensi optimal yang dimiliki.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyebutkan bahwa total pendapatan BUMD hanya mencapai Rp237,69 miliar atau sekitar 91,90 persen dari target yang ditetapkan, sehingga capaian ini belum menggambarkan kinerja yang solid.
“Aturan mengenai Perseroda sudah jelas, termasuk kewajiban mereka memiliki core business. Tetapi kenyataannya, masih ada BUMD yang justru bergantung pada APBD provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkap Salehuddin, pada Selasa (28/7/2025).
Salehuddin juga menilai hambatan utama bukan pada regulasi, melainkan pelaksanaan dilapangan.
Disebutkannya sejumlah BUMD hanya berperan sebagai penyalur dividen tanpa aktivitas bisnis nyata.
Contohnya, PT Migas Mandiri Pratama hanya menyumbang Rp38,37 miliar dari target Rp68,12 miliar, atau baru terealisasi 56,33 persen.
“Permasalahan ada pada lemahnya kapasitas manajemen dan rendahnya semangat kewirausahaan. Hal ini bisa menimbulkan moral hazard,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa masih banyak BUMD yang hanya mengandalkan penyertaan modal, tanpa berupaya mengembangkan usaha atau menjalin mitra bisnis baru, padahal Kaltim memiliki potensi besar di bidang energi, kehutanan, hingga ekonomi hijau.
Politisi Partai Golkar itu juga mengatakan, selain kinerja yang lemah, beberapa BUMD juga tidak menyumbang sama sekali ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti PT Asuransi Bangun Askrida dan Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera.
Kendati demikian, Salehuddin memberikan turut memberi apresiasi kepada BPD Kaltim Kaltara, PT Jamkrida, Perusda Melati Bhakti, dan Perusda Pertambangan Baea Kaltim Sejahtera yang dinilai sudah berkontribusi nyata terhadap PAD.
Diakhir ia menegaskan, sebagai langkah perbaikan, ia meminta agar Pemprov Kaltim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD, khususnya dari sisi pengelolaan dan kualitas SDM.
“Kita berharap mulai 2026 nanti ada strategi baru dari gubernur. Kalau memang harus dilakukan perombakan manajemen, itu wajib dijalankan supaya aset dan modal daerah bisa dikelola lebih optimal,” tandasnya.(Adv/Has/Bey)
