Timeskaltim.com, Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional kembali menuai sorotan. Meski pembangunan infrastruktur dapur gizi terus digenjot di berbagai daerah, pelaksanaan program ini dinilai masih terkendala pada aspek sumber daya manusia (SDM).
Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa ketiadaan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di lapangan menjadi penghambat serius bagi optimalisasi layanan dapur gizi.
“SPPI itu bukan sekadar pelengkap, mereka adalah ujung tombak dapur gizi. Mereka yang mengelola operasional, memastikan mutu layanan, dan mendokumentasikan seluruh aktivitas pelayanan,” ujar Darlis, pada Jumat (01/07/2025).
Menurutnya, meski sarana dan prasarana dapur gizi telah dibangun di banyak titik, tanpa kehadiran SDM yang memadai, fasilitas tersebut hanya akan menjadi bangunan kosong yang tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Darlis menyebut, langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai merekrut dan melatih ribuan sarjana melalui Universitas Pertahanan (Unhan) patut diapresiasi. Namun ia mengingatkan bahwa proses ini harus diimbangi dengan percepatan penempatan tenaga SPPI ke daerah-daerah yang membutuhkan.
“Investasi pembangunan dapur gizi ini sangat besar. Saya mendapat laporan, untuk pengadaan perangkat saja, satu dapur bisa menghabiskan hingga Rp800 juta. Akan tetapi, tanpa SDM di dalamnya, semuanya akan sia-sia,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Ia menjelaskan bahwa setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memerlukan tiga peran penting dalam struktur SPPI: kepala satuan, ahli gizi, dan tenaga akuntansi. Ketiga posisi ini wajib terpenuhi agar dapur gizi dapat beroperasi sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
“Di beberapa titik, dapurnya memang sudah rampung, tapi tidak bisa difungsikan karena personelnya belum tersedia. Ini kenyataan di lapangan yang harus segera diatasi,” ujarnya.
Darlis juga mengingatkan BGN agar fokus tidak hanya pada proses pelatihan SPPI, tetapi juga memperhatikan strategi distribusi yang adil dan merata, terutama ke wilayah luar Pulau Jawa yang selama ini kerap terpinggirkan dalam penempatan SDM.
“Keberhasilan program MBG ini tidak diukur dari jumlah dapur yang berhasil dibangun, melainkan dari seberapa banyak dapur yang benar-benar berjalan dan melayani masyarakat. Kuncinya tetap pada SDM,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
