Timeskaltim.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi mengumumkan jajaran direksi baru di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) usai melewati proses seleksi yang ketat. Rekrutmen ini mencakup posisi strategis di lima BUMD, termasuk PT Migas Mandiri Pratama Kaltim dan PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera, sebagai langkah pembenahan manajemen untuk mendorong kinerja yang lebih produktif.
Meski menyambut baik langkah Pemprov, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengingatkan agar penunjukan para direksi ini tak berhenti sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Ia menegaskan, BUMD membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memahami manajemen, tetapi juga memiliki visi besar untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
“Sudah saatnya BUMD diisi oleh orang-orang visioner yang tidak puas dengan target-target kecil. Kita ingin perusda ini memberi kontribusi nyata, bukan sekadar bertahan hidup dengan suntikan modal terus-menerus dari APBD,” ujar Ananda, pada Kamis (24/07/2025).
Ananda menyoroti kecenderungan selama ini di mana BUMD masih terjebak dalam pola bisnis konservatif, dengan pencapaian target yang dianggap cukup asalkan “aman” tanpa risiko besar. Padahal, menurutnya, tantangan global dan potensi sumber daya Kaltim menuntut pola pikir bisnis yang lebih agresif dan progresif.
“Jangan sampai targetnya hanya untuk sekadar aman sampai akhir tahun. Kita perlu strategi bisnis yang berani, yang mampu membuka peluang baru untuk PAD,” tegasnya.
Terkait proses seleksi, Ananda mengapresiasi keterlibatan tim independen yang ditunjuk Pemprov guna menjaga objektivitas. Kriteria seleksi pun dinilai cukup ketat, mulai dari batas usia 35-55 tahun, pengalaman manajerial minimal lima tahun, hingga bersih dari konflik kepentingan dan persoalan hukum. Namun, ia menegaskan bahwa integritas proses ini harus diikuti dengan evaluasi kinerja yang terukur di masa depan.
“Bukan hanya soal siapa yang terpilih, tapi bagaimana mereka bisa membuktikan rencana strategisnya nanti. Harus ada perjanjian kinerja yang jelas antara direksi BUMD dengan DPRD. Kalau tidak mampu, harus siap ada konsekuensinya,” katanya.
Dalam waktu dekat, DPRD Kaltim dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat dengan para direksi terpilih untuk mendalami visi dan misi mereka dalam memimpin BUMD. Ananda menegaskan, pihaknya akan mengawal penuh agar BUMD tidak lagi menjadi beban keuangan daerah, tetapi menjadi motor penggerak ekonomi yang produktif dan mandiri.
“Perusda harus punya misi cerdas dan terobosan yang konkret. Kalau hanya berjalan di tempat, kapan kita bisa mandiri secara fiskal?” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
