Anggota DPRD Kaltim Harun Ar-Rasyid. (Berby/Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Komisi I DPRD Kaltim menggelar rapat pansus penyelenggaraan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, di gedung E DPRD Kaltim pada Selasa (10/10/2023).
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Harun Ar-Rasyid mengaku, banyak mendapat pengaduan permasalahan terkait konflik lahan, sehingga perlu ditanggapi dan dicarikan solusi.
“InsyaAllah, kami akan tanggapi semua permasalahan tersebut. Kami berharap masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat, tanpa berlarut-larut,” ujar Harun, Selasa (10/10/2023).
Ia juga menyebutkan permasalahan terkait konflik lahan, beberapanya telah diselesaikan. Salah satunya adalah masalah Kantor Pos di Kutai Timur (Kutim) yang telah tuntas diselesaikan.
“Alhamdulillah yang di sana sudah selesai,” katanya.
Kendati demikian, dirinya mencatat masih terdapat beberapa lahan belum memiliki kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat setempat.
“Terkadang ada masyarakat yang mengklaim lahan milik orang lain tanpa mengetahui batasan miliknya. Ini tentunya mempersulit proses penyelesaian,” jelasnya.
Selain itu, Harun menyebutkan jika masalah tumpang tindih kepemilikan tanah juga menjadi perhatian serius. Sebab, pemilik tanah tidak hanya satu dan hal tersebut dapat menimbulkan masalah.
Harun menekankan pentingnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mencegah tumpang tindih kepemilikan lahan guna menghindari tumpang tindih kepemilikan tanah.
“Kita terus mengupayakan kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan, perbaikan sistem kepemilikan tanah juga akan menjadi prioritas untuk menghindari masalah tumpang tindih di masa depan,” tutupnya. (Adv/Bey)
