Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Budianto Bulang, menekankan bahwa politik memiliki peran sentral dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Penegasan ini disampaikan politisi Partai Golkar tersebut dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) bertajuk “Keterkaitan Antara Politik & Kesejahteraan Sosial” yang digelar di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rabu (30/7/2025).
Budianto Bulang menegaskan, politik dan kesejahteraan sosial adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.
“Politik hadir bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi sebagai instrumen untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Politik yang sehat akan melahirkan regulasi dan program sosial, seperti BPJS, subsidi, dan bantuan sosial, yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya stabilitas politik sebagai prasyarat utama untuk kesejahteraan. “Negara yang memiliki stabilitas politik tinggi, akan lebih mampu mewujudkan kesejahteraan sosial secara merata,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Budianto Bulang berharap masyarakat Desa Makmur Jaya semakin memahami eratnya keterkaitan antara politik, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Diharapkan pula, masyarakat dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila.
Sementara itu, Ikhwan Syarif, yang hadir sebagai narasumber, menguraikan konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Ia menjelaskan bahwa negara wajib hadir secara aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui jaminan sosial, pemerataan ekonomi, hingga penguatan UMKM.
“Konstitusi kita jelas menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, salah satunya melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Inilah bentuk implementasi demokrasi politik dan ekonomi dalam Pancasila,” terang Ikhwan.
Ia menambahkan, demokrasi politik yang mengedepankan kedaulatan rakyat, hak pilih, kebebasan berpendapat, serta keterlibatan masyarakat dalam kebijakan, harus berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi yang berbasis keadilan sosial.
“Pemerintah wajib mengendalikan sektor strategis dan menolak sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan segelintir orang,” tandasnya.(Has/Wan)
