Timeskaltim.com, Samarinda – Desakan terhadap percepatan pembangunan jalan nasional yang menghubungkan Samarinda ke wilayah timur Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengemuka. Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras, menilai bahwa pemerintah provinsi perlu segera mengambil langkah konkret agar proyek strategis ini tidak terus-menerus terjebak dalam wacana tanpa tindak lanjut.
Menurut Agus, selama ini pembahasan mengenai perbaikan infrastruktur jalan di kawasan seperti Kutai Timur (Kutim) dan sekitarnya terlalu banyak berkutat dalam forum diskusi tanpa menghasilkan dampak nyata di lapangan.
“Sudah terlalu lama hanya dibahas tanpa aksi. Padahal kondisi jalan di lapangan sudah memprihatinkan dan sangat mempengaruhi logistik, pergerakan ekonomi, hingga akses masyarakat terhadap layanan dasar,” kata Agus, pada Senin (21/07/2025).
Ia mendesak Pemprov Kaltim untuk segera menyusun proposal pembangunan yang komprehensif dan berdasar pada data terkini. Proposal tersebut, menurutnya, harus mencakup analisis lalu lintas, potensi pertumbuhan ekonomi wilayah timur, serta proyeksi manfaat pembangunan secara jangka panjang.
“Jangan hanya bicara. Kita butuh dokumen yang kuat untuk diajukan ke pemerintah pusat. Kalau datanya akurat, kita bisa perjuangkan ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN),” tegas politisi asal Kutim itu.
Agus menyoroti bahwa beban kendaraan di jalur tersebut terus meningkat seiring bertumbuhnya kegiatan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan energi. Namun, kapasitas dan kondisi jalan belum mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut.
“Kalau infrastruktur ini terus tertinggal, wilayah timur akan menjadi titik lemah pembangunan Kaltim. Padahal potensi ekonominya besar dan bisa menopang pertumbuhan daerah secara keseluruhan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa jalan penghubung ini bukan sekadar urusan teknis, tetapi berperan penting sebagai jalur utama distribusi barang, akses menuju pelabuhan, serta penghubung ke kawasan industri dan layanan publik.
“Ini investasi jangka panjang. Jalan yang baik akan mempercepat pengiriman logistik, menurunkan biaya transportasi, dan membuka akses yang lebih luas untuk pendidikan serta kesehatan,” tambahnya.
Untuk itu, Agus mendorong adanya sinergi antarlembaga, termasuk Dinas PUPR Kaltim, Bappeda, dan DPRD sendiri, guna menyusun rencana aksi yang terukur. Kolaborasi ini dinilai penting agar usulan pembangunan benar-benar diperhitungkan di tingkat nasional.
Ia juga menyampaikan bahwa keluhan masyarakat atas kerusakan jalan telah datang tidak hanya lewat jalur resmi, tapi juga melalui berbagai cara informal. Ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa kebutuhan tersebut sudah sangat mendesak.
“Jalan rusak bukan cuma soal kenyamanan. Itu bisa bikin harga barang naik, bisa hambat anak sekolah, atau warga yang butuh ke rumah sakit. Jadi ini soal keseharian rakyat,” jelasnya.
Agus menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap mengawal dan mengadvokasi usulan pembangunan jalan ini hingga ke pemerintah pusat. Ia berharap proyek infrastruktur wilayah timur Kaltim dapat segera masuk dalam agenda prioritas nasional.
“Kita tidak ingin janji-janji terus diulang tanpa realisasi. Sudah saatnya Pemprov bertindak dan DPRD akan siap mendampingi sampai jalan ini benar-benar dibangun,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
