Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang KG Sektor Politik Dan Hukum, Ana Susilo.(Ist)
Timeskaltim.com, Samarinda – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, keterlibatan perempuan Kaltim di parlemen memiliki persentase sebesar 20,37 persen. Data ini menandakan minimnya partisipasi perempuan di dunia perpolitikan.
Menurut keterangan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayaita melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesetaraan Gender (KG) sektor politik dan hukum Ana Susilo, perpolitikan di Kaltim masih kuat akan stereotip kesenjangan gender.
“Kebanyakan yang berkecimpung politik adalah perempuan-perempuan yang bukan pekerja. Rata-rata juga mengaku susah mendapatkan izin dari suami untuk masuk ke parpol,”ungkapnya ketika ditemui di Kantor DKP3A Kaltim pada Jum’at, (9/9).
Padahal, lanjut Ana, telah ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang salah satu aturannya berbunyi mewajibkan partai politik untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu.
DKP3A Kaltim pun melakukabn berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen. Atau paling tidak, partisipasi di dunia perpolitikan.
“Kami sosialisasi ke organisasi masyarakat, organisasi perempuan, ataupun partai politik. Kita terus berusaha untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia perpolitikan,”terangnya.
Sekedar informasi, partisipasi perempuan di bidang politik ini menjadi salah satu indikator utama dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), selain di sektor perekonomian. Jika persentase perempuan di dunia politik dan ekonomi kecil, maka IDG Kaltim pun kecil.(Adv/FD/DKP3A Kaltim)
