Perempuan sebagai pendorong ekonomi.(Ilustrasi)
Timeskaltim.com, Samarinda – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim terus berupaya untuk menghadirkan adanya kesetaraan gender dalam bidang ekonomi.
Hal itu disampaikan oleh Analis Kebijakan Muda Bidang Kesetaraan Gender (KG), Hasbi Anshari. Dia menyebut, kesetaraan gender di bidang ekonomi sudah ada. Salah satunya melalui pemberdayaan perempuan dalam peningkatan pendapatan di Kaltim.
“Kalau jabatan juga ada. Misalnya di tenaga profesional. Misalnya yang menduduki jabatan, atau keterwakilan perempuan di DPRD. Di ekonomi ini, lebih ke pendapatan perempuannya,” ujar Hasbi, Jumat (14/10/2022).
Ditanya mengenai cara untuk menerapkan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi, sejauh ini, ujar Hasbi, pihaknya masih berfokus pada sosialisasi. Bahkan dengan melibatkan sejumlah perusahaan dan LSM.
“Misalnya dalam rangka perekrutan pembinaan di daerah-daerah yang ada perkebunannya, itu harus ada keterlibatan perempuan di daerah sekitar,” lanjutnya.
Hasbi kembali memberikan contoh. Misalnya di perusahaan sawit atau kayu, biasanya ada kelompok-kelompok binaan. Dari situ, pelatihan diberikan ke warga sekitar dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam hal ini, perempuan pun menjadi prioritas.
“Contoh, kalau untuk perempuan itu lebih sigap kalau dibina dan diberi pelatihan untuk pengolahan hasil dari perkebunan. Atau dia dilibatkan sebagai tenaga di pembibitan. Misalnya juga diberi pelatihan untuk pengolahan bahan kuliner,” beber Hasbi lagi.
Kaltim terdiri atas 10 daerah. 3 di antaranya merupakan kota yakni Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Diakui Hasbi, tantangan untuk sosialisasi terkait kesetaraan gender di bidang ekonomi memang variatif. Tiap daerah tak bisa disamaratakan. Salah satu faktornya dari segi wilayah. Apalagi, daerah kabupaten biasanya jauh lebih luas dengan jumlah penduduk yang tak begitu banyak. Beda dengan kota yang dari segi wilayah tak terlalu luas namun jumlah penduduknya relatif lebih padat.
“Kesulitannya mungkin lebih ke kabupaten, karena harus menjangkau daerah-daerah. Memang untuk sosialisasi kesetaraan gendernya lebih cepat di kota, karena kondisi akses itu,” tambah Hasbi.
Kendati demikian, tak ada perbedaan signifikan dalam memberikan sosialisasi ke kabupaten maupun kota. DKP3A Kaltim juga dibantu dengan dinas-dinas di kabupaten dan kota. Sebab dinas tersebut yang lebih memahami wilayahnya. (Gan/Adv/DKP3A Kaltim)
