Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Advertorial

Disnakertrans Kutim Perkuat Perlindungan dan Kesetaraan Pekerja Perempuan

201
×

Disnakertrans Kutim Perkuat Perlindungan dan Kesetaraan Pekerja Perempuan

Sebarkan artikel ini

Kutai Timur —Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, setara, dan bebas diskriminasi bagi seluruh pekerja, khususnya perempuan. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat peran perempuan yang semakin strategis dalam mendorong kemajuan perusahaan maupun pembangunan daerah.

Kepala Disnakertrans Kutim, Roma Malau, menegaskan bahwa perempuan adalah elemen penting dalam keberhasilan organisasi dan pembangunan nasional.

“Perempuan harus diberi kesempatan dan perlakuan yang adil di tempat kerja, karena mereka turut menentukan kemajuan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Meski hingga kini Pemerintah Kabupaten Kutim belum memiliki regulasi khusus terkait proporsi pekerja perempuan, sebagian besar perusahaan di wilayah ini tetap merujuk pada peraturan nasional yang menjamin perlindungan tenaga kerja wanita. Hak-hak pekerja perempuan, termasuk cuti melahirkan, perlindungan bagi pekerja malam, dan fasilitas lain, dijamin sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) secara rutin melakukan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan untuk memastikan tidak ada diskriminasi berbasis gender.

“Kami ingin seluruh pekerja, terutama perempuan, dapat bekerja dalam kondisi aman, nyaman, dan terlindungi hak-haknya,” tegas Roma.

Pembinaan berkelanjutan ini diharapkan nantinya dapat menumbuhkan budaya kesetaraan gender di dunia kerja Kutai Timur. Dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan ini, produktivitas perusahaan meningkat, hak pekerja terpenuhi, dan kesejahteraan seluruh tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan, dapat terjaga secara menyeluruh. Disnakertrans optimistis bahwa langkah-langkah ini akan memperkuat posisi perempuan sekaligus mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. (ADV)