Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. (Berby/Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim menyoroti kebijakan pembayaran parkir non tunai atau cashless yang kini sedang digalakkan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.
Menurutnya, kebijakan ini sangat penting untuk memonitor pendapatan dari sektor parkir dan mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tinggal mengedukasi saja karena kalau pembayaran parkir tunai pertama tidak bisa di monitor pendapatan atau penghasilan dari parkir. Sebab ini soal PAD,” ucapnya, Sabtu (29/6/2024).
Disampaikannya, sistem pembayaran non tunai ini juga sejalan dengan kebijakan nasional dan masyarakat harus segera menyesuaikan diri, sehingga Dishub Samarinda pun diminta agar dapat memberikan edukasi secara rutin, baik teknis maupun non teknis kepada masyarakat.
“Semakin kita terapkan sistem non tunai, semakin sedikit pemanfaatan uang kertas dan semakin sedikit pula eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk penyedia kertas. Secara teknis, masyarakat harus diberikan edukasi sosialisasi terhadap kemudahan dari cashless,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar pusat perbelanjaan seperti mal dan lainnya juga menyediakan kartu-kartu parkir sejak awal untuk mempermudah penerapan sistem pembayaran tersebut.
“Sebaiknya mal menyiapkan dari awal demi memasifkan pemanfaatannya. Misal bisa menyiapkan penjualan kartu parkir, jangan hanya pengumuman wajibnya menggunakan cashless itu,” tandasnya. (Bey)
