Timeskaltim.com, Samarinda – Meski baru terlaksana di satu sekolah yakni SDN 004 Samarinda Utara, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tengah dipersiapkan dengan baik, dan akan dilaksanakan secara bertahap.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan. Pihaknya mengaku saat ini tengah gencar menggelar kegiatan sosiasilasi, guna membahas persiapan tata kelola pelaksanaan MBG. Mulai dari mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) nya hingga pada materialnya.
“Untuk diseluruh provinsi Kaltim, kita akan memerlukan sekitar 450 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung terlaksananya MBG ini,” ungkapnya, Senin (11/2/2025) usai menghadiri rapat koordinasi bersama Pemprov Kaltim di Odah Etam.
Selain SDM dan meterialnya, Tigor berujar bahwa untuk di Kaltim juga sangat memerlukan ketersedian dan dukungan bahan pangan secara mandiri khsusnya sayur mayur. Pasalnya, bahan pangan Kaltim sejauh ini disuplai dari pulau Jawa.
“Inilah yang masih perlu dipikirkan secara sama-sama. Karena setiap satuan pelayanan (satpel) nanti memerlukan 300 Kg sayur sekali masak untuk 3.000 anak,” ucapnya.
“Jika nanti kita membutuhkan langsung 400, maka kita harus siap dengan 1.200 ton sayur mayur. Wah itu dari mana datangnya? nah itulah yang harus kita persiapkan,” sambungnya.
Meski baru satu sekolah yang terlaksana. Ia menegaskan semua akan dilaksanakan secara bertahap.
Menurutnya, sejauh ini sudah 37 SPPI yang telah disiapkan untuk ditempatkan di dapur-dapur, yang telah di review oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang siap melaksanakan MBG di 17 Februari 2025 mendatang.
“Tapi paling tidak, kami sudah lihat kalau di 17 Februari nanti, paling tidak bisa berjalan empat satpel (dapur) ini harus bisa,” tuturnya.
Diakhir wawancara, ia membeberkan untuk di daerah-daerah terpencil seperti Kutai Barat (Kubar) untuk saat ini telah disiapkan satpelnya namun masih perlu dibangun dapurnya begitupun dengan Mahakam Ulu (Mahulu).
“Sementara SPPInya di Kubar sudah ada. Nanti akan ditunjuk sebagai kepala satuan pelayanannya. Untuk daerah terpencil lainnya semua sudah masuk dalam rencana,” pungkasnya. (Has/Bey)
