Timeskaltim.com, Samarinda – Menjelang pembukaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025/2026 pada 16 Juni mendatang, persoalan zonasi kembali menuai kritik.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada sistem zonasi, melainkan pada ketimpangan kualitas antar sekolah.
“Kalau kualitas semua sekolah merata, tak ada alasan anak berebut masuk ke sekolah unggulan,” ujar Damayanti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, belum lama ini (10/6/2025).
Damayanti menilai, selama masih ada penyebutan antara sekolah unggulan dan sekolah biasa, maka ketimpangan akan terus menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan.
Oleh karena itu, kata dia, jika setiap SMA di Kaltim memiliki standar mutu yang setara, maka sistem zonasi justru bisa berjalan optimal.
“Kalau kualitas sekolah merata disetiap Kabupatendan/Kota, saya yakin persoalan SPMB ini tidak akan muncul lagi. Itu harapan saya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Politisi PKB ini mengaku meski baru pertama kali terlibat dalam proses pengawasan SPMB sebagai seorang legislator, dirinya telah menerima banyak keluhan saat melakukan reses di daerah pemilihannya yakni Kota Balikpapan.
Ia menyebutkan, salah satu temuan mencolok adalah terbatasnya daya tampung sekolah negeri yang hanya mencakup sekitar 51 persen lulusan SMP.
“Balikpapan Tengah bahkan tak punya sekolah menengah atas. Lalu, ke mana anak-anak ini harus bersekolah?” ucapnya mempertanyakan.
Selain itu, Damayanti juga menyoroti distribusi tenaga pendidik yang belum merata hingga detik ini di Benua Etam (julukan provinsi kaltim.
Ia menyatakan bahwa persepsi “sekolah pinggiran” masih kuat karena tidak semua sekolah mendapat dukungan sumber daya manusia yang setara.
“Distribusi guru berkualitas itu penting. Jangan sampai ada sekolah yang selalu dianggap kelas dua oleh masyarakat,” kata Damayanti tegas.
Tidak menyiahkan kesempatan dalam kesempatan tersebut, Damayanti, turut mengangkat isu program pendidikan GratisPol yang dinilainya belum menjangkau siswa dari sekolah swasta.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim ini juga meminta, kejelasan terkait kemungkinan pemberian bantuan serupa, bagi siswa yang tak tertampung di sekolah negeri dan terpaksa masuk sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi.
“Kalau di negeri terbantu, tapi kalau masuk swasta biayanya luar biasa. Setidaknya GratisPol ini bisa sedikit menenangkan mereka yang tidak mendapat tempat di sekolah negeri,” imbuhnya.
Diakhir pernyataannya, Damayanti menegaskan pentingnya menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Peningkatan kualitas SDM adalah investasi jangka panjang. Kalau kita serius ingin membangun Kalimantan Timur, kita harus mulai dari pendidikan,” pungkasnya. (Adv/Has/Bey)
