Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, secara tegas mengkritik alokasi anggaran pembangunan sekolah yang dinilai tidak merata antara pusat kota dan kawasan pinggiran seperti Palaran.
“Total anggaran untuk pembangunan fisik pendidikan tahun 2025 mencapai Rp317 miliar. Tapi Palaran hanya mendapat Rp10 miliar. Itu pun cuma untuk satu SD dan satu SMP. Sangat timpang,” ungkapnya, baru-baru ini.
Menurutnya, wilayah pinggiran seperti Palaran justru sangat membutuhkan intervensi pembangunan pendidikan, mengingat banyak sekolah di sana masih belum memenuhi standar kelayakan. Sementara itu, sekolah-sekolah di pusat kota menerima kucuran dana besar hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah.
“Lihat saja SMP 16 yang sedang dibangun, anggarannya luar biasa besar. Tapi di sisi lain, kondisi SMP 50 di Palaran memprihatinkan—gedungnya tak standar, fasilitas minim, bahkan sebagian belum layak disebut sekolah,” ujar legislator dari PDI Perjuangan itu.
Anhar menilai bahwa ketimpangan anggaran ini menjadi salah satu penyebab utama dari kerumitan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selalu menimbulkan gejolak di masyarakat setiap tahun.
“Orang tua berdesakan, berebut masuk sekolah favorit, karena pilihan sekolah berkualitas masih terbatas. Kalau saja semua sekolah punya fasilitas dan mutu yang merata, saya yakin tidak akan terjadi kegaduhan saat PPDB,” katanya.
Ia juga menyoroti kecenderungan banyak pihak yang memandang PPDB hanya dari sisi teknis penerimaan siswa. Padahal, akar masalahnya justru terletak pada ketimpangan sistemik yang selama ini diabaikan.
“Ketika orang tua rela melakukan apa pun agar anaknya bisa masuk sekolah tertentu, itu bukan karena mereka tidak mau tertib. Tapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Itu bentuk kegelisahan, bukan kejahatan,” ujarnya.
Anhar menegaskan bahwa keadilan dalam pendidikan hanya bisa diwujudkan melalui pemerataan fasilitas dan mutu sekolah di seluruh wilayah, tanpa memandang pusat kota atau pinggiran.
“Kalau pemerintah serius ingin PPDB berjalan lancar, mulailah dengan membangun sekolah yang adil baik dari sisi fisik, tenaga pendidik, maupun kualitas pembelajarannya. Itu solusi jangka panjang yang seharusnya kita kejar,” tutupnya. (Adv/Bey)
