Timeskaltim.com, Kukar – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) untuk memperkuat kualitas pelayanan publik kembali ditunjukkan melalui pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tenaga paruh waktu tahap kedua. Kegiatan tersebut digelar di halaman Kantor Bupati Kukar, Jumat (31/10/2025), dan dipimpin langsung oleh Bupati Aulia Rahman Basri.
Sebanyak 1.870 pegawai resmi dilantik, terdiri atas tenaga teknis dan non-teknis. Mereka akan ditempatkan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, kepegawaian, hingga perhubungan. Sedangkan tenaga non-teknis akan memperkuat sektor administrasi dan layanan pendukung pemerintahan.
Dalam sambutannya, Bupati Aulia menyebut bahwa pelantikan ini menjadi langkah konkret Pemkab Kukar untuk memastikan pelayanan publik menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
“Hari ini kita melaksanakan pelantikan tahap kedua bagi P3K dan tenaga paruh waktu di lingkungan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara. Ini bagian dari upaya kami untuk memastikan seluruh wilayah, dari Samboja, Marangkayu hingga Tabang, mendapatkan pelayanan yang optimal,” ujarnya.
Ia menekankan agar para pegawai yang baru dilantik tetap menjalankan tugas di lokasi penempatan awal, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga pemerataan tenaga kerja di seluruh wilayah Kukar.
“Kalau semua ingin pindah ke Tenggarong, siapa yang melayani masyarakat di daerah-daerah? Karena itu, kami tegaskan P3K harus bertanggung jawab di lokasi penugasan sesuai formasi awal pendaftaran,” tegasnya.
Aulia juga menegaskan bahwa P3K memiliki peran penting sebagai wajah pemerintah di mata masyarakat. Ia mengingatkan agar seluruh aparatur bekerja dengan profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
“Guru harus mengajar dengan baik, tenaga kesehatan harus melayani dengan sepenuh hati, dan tenaga administrasi harus bekerja dengan disiplin. Bila seluruh elemen bekerja maksimal, insya Allah pembangunan Kukar akan berjalan baik dan lancar,” tuturnya.
Mengenai kesejahteraan, Aulia menjelaskan bahwa pemberian insentif tambahan bagi P3K akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Saat ini, Pemkab Kukar masih memprioritaskan pemenuhan hak dasar seluruh pegawai.
“Secara aturan, pemerintah daerah boleh memberikan insentif sesuai kemampuan keuangan. Namun saat ini TKD kita menurun. Jika kondisi membaik ke depan, saya sudah sampaikan ke Ketua DPRD dan Wakil Bupati agar kita bisa memberikan tambahan insentif bagi P3K,” jelasnya.
Melalui pelantikan ini, Pemkab Kukar berharap distribusi tenaga kerja menjadi lebih seimbang di seluruh kecamatan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang masih membutuhkan tambahan tenaga.
“Kami sadar belum semua kebutuhan tenaga di daerah terpenuhi secara ideal, tapi langkah ini sudah mampu mengurangi kesenjangan pelayanan antara daerah pelosok dan pusat kabupaten,” pungkasnya. (Rob/Bey)
