Timeskaltim.com, Kutim – DPRD Kabupaten Kutai Timur, Yusuf T Silambi, mengemukakan pandangannya terkait pembangunan infrastruktur di masa mendatang. Menurutnya, langkah yang diperlukan bukan hanya perbaharuan strategi, tetapi juga penyesuaian sistem untuk mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat dalam setiap rencana pembangunan yang direncanakan.
“Artinya bukan memperbarui strategi untuk pembangunan infrastruktur di masa mendatang, tetapi mungkin sistem yang harus dipakai bagaimana mengakomodir keinginan dan ajakan masyarakat turut hadir dalam setiap rencana pembangunan yang diirencanakan,” ujar Silambi.
Menurut Silambi, penting untuk memperhatikan sistem dan prosedur dalam mengatur anggaran APBD serta pelaksanaan infrastruktur di lapangan. Meskipun anggaran APBD Kutai Timur cukup besar, namun pelaksanaannya di lapangan seringkali menghadapi kendala.
“Sistem dan prosedur dalam melakukan anggaran dalam mengatur anggaran APBD itu, bahkan kita bisa masukkan anggaran APBD, cuma kendalanya di situ, pelaksanaan infrastrukturnya, pelaksanaan di lapangan, jadi Kutai Timur anggarannya begitu besar,” paparnya.
Dengan mengakomodir partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kutai Timur dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat. Langkah ini juga dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran pembangunan daerah.
Saran Yusuf Silambi ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan di masa mendatang, dengan memperkuat partisipasi masyarakat sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (SH/ADV)
