Timeskaltim.com, Kutim – Hujan membendung langit, sembari membasahi badan Jalan Poros Kecamatan Busang menuju Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Perjalanan penuh terjal ditempuh langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Budianto Bulang pada Rabu (22/1/2025) pukul 10.00 Wita. Hanya berbekal keyakinan, komitmen dalam memperjuangkan aspirasi Rakyat Kaltim ini. Jalan berlumpur tak berwujud itu, ia wejawantahkan.
Legislator Karang Paci ini begitu prihatin. Terhadap kondisi infrastruktur jalan yang minim perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov)Kaltim dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim.
Hal tersebut ia sampaikan saat merasakan langsung kondisi jalan yang rusak parah saat melakukan kegiatan Serap Aspirasi (Reses) di Kecamatan Muara Ancalaong, Busang, dan Long Mesangat.
Budianto Bulang mengungkapkan, kondisi jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten membutuhkan perhatian lebih. Pasalnya, akses tersebut merupakan satu-satunya jalan yang digunakan masyarakat.
“Keadaanya memprihatinkan sekali. Kalau sudah hujan kasihan masyarakat kegiatanya pasti terganggu,” ucapnya kepada wartawan Timeskaltim.com.
Ia juga menekankan pentingnya perbaikan jalan dan akses transportasi di daerah pedesaan. Akses yang baik, menurutnya, sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, serta kegiatan ekonomi termaksud pendidikan.
Maka dari itu politisi partai Golkar ini mengusulkan agar pemerintah daerah baim Provinsi dan Kabupaten dapat melakukan perbaikan pada infrastruktur yang rusak atau membangun jalan baru yang mengubungan desa-desa di ujung Kutim.
“Kalau jalan masyarakat ini baik, sudah pasti kegiatan sosial dan ekonominya dapat berjalan termaksud kegiatan anak-anak sekolah,” lugasnya.
Ia juga menyakini bahwa perbaikan jalan di daerah pedesaan akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah infrastruktur jalan. Demi masa depan yang baik untuk masyarakat Kutim,” timpalnya.
Menutup pernyataanya, ia menegaskan agar dalam menjawab keluh-kesah dan kebutuhan masyarakat Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim harus bisa membangun kerja kolabiratif.
“Tidak boleh ada ego apalagi sali lempar tanggung jawab,” pungkasnya. (Has/Wan)
