Timeskaltim.com, Samarinda – Dibalik perjalanan pendidikan Francisco Samuel, seorang mahasiswa asal Kabupaten Kutai Barat (Kubar), tersimpan kisah sederhana ada keinginan kuat untuk terus belajar meski terbentur biaya.
Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi (STT) Tenggarong itu, baru saja menerima penyerahan simbolis bantuan program GratisPol Pendidikan, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Kepada awak media, ia mengungkapkan bahwa bagi dirinya, program ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi peluang besar yang membukakan pintu masa depan.
“Menurut saya, program GratisPol ini sangat bagus karena benar-benar membantu,” ujarnya, usai mengikuti kegiatan peneyerahan UKT Gratispol Pendidikan, di Gedung Odah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gaja Mada Samarinda, Senin (17/11/2025).
“Banyak teman-teman yang sebenarnya ingin kuliah, tapi terhalang biaya. Dengan program ini, mereka jadi punya kesempatan.” tambah Fransisco.
Francisco sendiri sempat berada di titik ragu. Biaya kuliah menjadi alasan utama, yang hampir membuatnya mengurungkan niat melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA.
Namun, seorang guru memberi kabar tentang adanya program GratisPol, yang kemudian mengubah langkah dan niatnya, untuk melanjutkan pendidikan ke dunia perkuliahan.
“Awalnya saya sempat tidak mau kuliah karena masalah dana. Tapi setelah tahu ada program Gratis Sekolah ini, akhirnya saya memutuskan untuk lanjut,” tuturnya.
Menurutnya, proses pendaftaran program ini berjalan tanpa hambatan. Pihak kampus juga turut membantu mahasiswa baru, agar lebih mudah memahami alur administrasi.
“Nggak ada kendala saat daftar. Kampus bantu banget,” katanya.
Kini, setelah resmi menjadi penerima manfaat, Francisco menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Kaltim atas kesempatan yang ia dapatkan.
“Terima kasih untuk Pemprov Kaltim. Program ini benar-benar membantu banyak mahasiswa,” tukasnya.
Francisco hanyalah merupakan salah satu dari banyaknya mahasiswa di Kaltim yang merasakan dampak nyata program GratisPol. Sebuah langkah pemerintah daerah, untuk memastikan tidak ada mimpi pendidikan yang terhenti hanya karena persoalan biaya. (Has/Bey)
