Timeskaltim.com, Samarinda – Merasa tidak mendapat respons dan itikad baik dari pemerintah daerah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda bersama mahasiswa terdampak mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), pada Jumat (13/02/2026).
Kedatangan mereka bertujuan mengirimkan surat permohonan audiensi resmi kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Guna meminta penjelasan, sekaligus solusi konkret atas pembatalan beasiswa. Yang dinilai dilakukan secara mendadak, dan tanpa mekanisme yang jelas.
Pengacara Publik LBH Samarinda, Fadilah Rahmatan Al Kafi, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya mendampingi tiga mahasiswa sebagai klien. Namun, ia menegaskan kasus tersebut hanyalah puncak dari persoalan yang lebih besar.
“Meski klien kami hanya tiga orang, ini adalah fenomena gunung es. Dampaknya berpotensi merugikan pelajar dan mahasiswa lain di seluruh Kaltim,” ujar Fadil usai menyerahkan surat.
Menurutnya, pembatalan beasiswa Gratispol tidak bisa dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan mencerminkan problem struktural dalam tata kelola kebijakan pendidikan gratis di Kaltim.
Karena itu, LBH Samarinda mendesak adanya dialog langsung dengan gubernur untuk membuka duduk perkara secara transparan.
Tak hanya menempuh jalur eksekutif, LBH Samarinda juga memperluas langkah advokasi.
Surat permohonan audiensi serupa telah dikirimkan kepada DPRD Provinsi Kaltim. Selain itu, dua pengaduan resmi dilayangkan ke lembaga negara.
Pengaduan pertama disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas dugaan pelanggaran hak atas pendidikan.
Pengaduan kedua ditujukan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kaltim, terkait dugaan maladministrasi dalam pengelolaan program beasiswa Gratispol.
Fadil menilai sikap pemerintah provinsi sejauh ini terkesan pasif.
Padahal, kata dia, LBH Samarinda telah membuka posko pengaduan dan memaparkan temuan awal dalam konferensi pers sebelumnya.
“Setelah data kami sampaikan ke publik, seharusnya pemerintah melakukan jemput bola. Faktanya, tidak ada tindak lanjut, padahal kontak kami sudah mereka miliki. Karena itu, hari ini kami menempuh jalur resmi,” pungkasnya.(Has/Pi)
