Balikpapan – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 menjadi catatan positif bagi Pemerintah Kota Balikpapan.
Namun di balik capaian tersebut, DPRD menekankan pentingnya memastikan tata kelola keuangan yang baik benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemkot Balikpapan mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dinilai telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan didukung pengendalian internal yang memadai.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Pertama-tama atas nama DPRD Kota Balikpapan saya ucapkan selamat atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025,” kata Yono Suherman, Senin (15/6/2026).
Ia menilai konsistensi pemerintah kota dalam menjaga kualitas laporan keuangan perlu diapresiasi karena menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.
Meski demikian, Yono mengingatkan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor. Baik pembangunan fisik maupun nonfisik, menurutnya, harus memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, DPRD berharap setiap rupiah anggaran daerah tidak hanya terserap dengan baik secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan program dan layanan yang menjawab kebutuhan warga Balikpapan.
“Kami berharap pemerintah Kota Balikpapan tidak hanya mampu mempertahankan capaian tersebut, tetapi juga terus berupaya memperbaiki dan memaksimalkan pembangunan baik fisik maupun nonfisik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
DPRD menilai keberhasilan tata kelola keuangan akan memiliki arti yang lebih besar apabila sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, serta percepatan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. (SH/ADV)
