Timeskaltim.com, Kutim – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, menegaskan perlunya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menyediakan timbangan mobile guna mengatasi masalah muatan overload pada kendaraan pengangkut sawit. Pernyataan ini disampaikan Jimmi pada Selasa (4/6/2024) dalam wawancara dengan media.
Jimmi menekankan bahwa masalah muatan berlebih yang diangkut oleh truk sawit menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan di wilayah Kutai Timur. “Saya minta Pemkab untuk menyiapkan timbangan mobile. Dengan wilayah Kabupaten Kutai Timur yang luas, saya berharap adanya kolaborasi antara pemerintah dan pihak perusahaan sawit, terutama kontribusi perusahaan melalui CSR,” ujar Jimmi.
Lebih lanjut, Jimmi menjelaskan bahwa sebagian tanggung jawab atas kerusakan jalan harus dilimpahkan kepada pengangkut sawit yang sering membawa muatan berlebihan. “Mereka yang mengangkut sawit adalah orang-orang yang direkrut oleh koperasi, dan mereka hanya tahu tugas mengangkut sawit. Kita ingin ada komunitas terkait angkutan itu yang memperhatikan masalah overload ini agar tidak merusak jalan,” katanya.
Jimmi juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menerapkan kontrol terhadap muatan berlebih. “Yang paling penting saya harap pemerintah kita mengambil peran untuk ada batasan terhadap muatan yang overload ini,” tegas Jimmi.
Selain itu, Jimmi menekankan perlunya perhatian dari Dinas Perhubungan untuk pengadaan timbangan mobile. “Dibutuhkan perhatian Dinas Perhubungan untuk pengadaan timbangan mobile dan itu harus disiapkan serta direncanakan,” jelasnya.
Menurut Jimmi, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan sawit, dan pengangkut sawit sangat diperlukan untuk menjaga infrastruktur jalan tetap terawat. “Jadi sebenarnya semua kalau saling bahu-membahu, saya rasa terawat saja jalannya. Ini cuma respon dari mereka itu untuk bertanggung jawab,” tambah Jimmi.
Dengan adanya timbangan mobile, diharapkan muatan berlebih pada truk sawit dapat terkontrol sehingga tidak merusak jalan dan infrastruktur lainnya di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas jalan dan mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik di wilayah tersebut. (SH/ADV)
