Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita.(Ist)
Timeskaltim.com, Samarinda – Kaltim telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tepatnya di daerah Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Perihal sumber daya manusia (SDM) jadi hal yang menarik untuk dibahas. Termasuk keterlibatan perempuan di IKN nanti.
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengungkapkan bahwa pihaknya segera menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Yakni demi menyusun strategi antisipasi masuknya IKN ke Kaltim.
Berbagai dampak mesti akan dirasakan Kaltim ketika IKN sudah pindah. Misalnya saja, lonjakan masyarakat yang bermigrasi ke Kaltim. Termasuk kenaikan angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang perlu diwaspadai pula.
Disebutkan Noryani, sejauh ini pihaknya belum mempunyai program strategi khusus antisipasi IKN dari KemenPPPA. Padahal, dia mengakui semua daerah di Kaltim harus mengantisipasi kehadiran IKN.
“Tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke daerah. Ini urusan nasional, daerah kan sepanjang sesuai kemampuan kita. Untuk program, ya di daerah masing-masing,” beber Noryani, belum lama ini.
Pun dia berharap agar Badan Otorita IKN bisa memperhatikan dampak dari dinamika perpindahan penduduk ke Benua Etam. Pun, koordinasi akan secepatnya digelar bersama KemenPPPA.
“Dalam waktu dekat, kami akan rapat koordinasi dengan KemenPPPA. Kami ingin tahu sikap dari KemenPPPA untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang masuk pada 2024,” tutupnya. (Gan/adv/DKP3A Kaltim)
