Anggota DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra. (Berby/Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan pandangannya mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dianggapnya kurang tepat waktu mengingat kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Dalam pernyataannya, Samri menyoroti besarnya biaya yang diperlukan untuk pembangunan IKN yang mencapai sekitar 500 Triliun rupiah.
“Karena ini pemerataan pembangunan, yang belum kita terima adalah waktunya. Kenapa kita buru-buru harus membangun IKN yang mana kondisi ekonomi kita lagi sulit? Sementara biaya yang diperlukan untuk IKN itu bukan biaya yang sedikit, kurang lebih 500 Triliun,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa masih banyak masalah dasar yang perlu mendapat perhatian lebih mendesak, seperti infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Masih ada jembatan-jembatan yang belum nyambung yang mana itu adalah akses anak-anak pergi sekolah. Kita sering menonton di televisi anak sampai bertarung nyawa untuk bisa menuju sekolah, atau masih ada anak-anak kita yang belum mampu sekolah karena kekurangan biaya,” tambahnya.
Samri menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memikirkan proyek besar seperti IKN.
Menurutnya, tanpa adanya bangunan istana negara di Sepaku, Kalimantan Timur, Indonesia masih bisa berjalan. Namun, jika kelaparan melanda, bisa timbul masalah kriminalitas yang serius.
“Maka yang kita maksud kesejahteraan masyarakat sudah terpenuhi, silakan mau bangun apa,” pungkasnya. (Bey)
