Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyoroti kesenjangan antara jumlah peserta didik yang mendaftar dan kapasitas sekolah negeri yang tersedia.
Menurutnya, kemampuan daya tampung sekolah negeri, berikut jumlah peserta didik yang mendaftar, merupakan sebuah hambatan serius dalam upaya pemerataan hak pendidikan.
Karena jumlah pendaftar tiap tahun mengalami kenaikan jumlah yang sangat signifikan, hal itu mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap sekolah negeri, yang dikelola oleh pemerintah.
Namun, daya tampung yang terbatas membuat sulit untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Sekolah negeri masih menjadi pilihan utama karena biayanya lebih terjangkau dan fasilitasnya dianggap lebih aman. Namun, ketika kapasitas tak mencukupi, muncul masalah baru yakni banyak anak yang gagal melanjutkan sekolah,” terang Sarkowi kepada Timeskaltim, Senin (16/6/2025).
Tidak hanya soal daya tampung, ia juga menyoroti hambatan geografis di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) yang luas dan beragam.
Politisi Partai Golkar ini menekankan, pentingnya pendekatan berbasis spasial dalam menentukan lokasi pembangunan sekolah baru, agar benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Kita harus memahami karakter wilayah. Kukar itu luas dan antarwilayahnya berjauhan. Jadi, penentuan lokasi sekolah harus disesuaikan dengan kondisi agar akses pendidikan bisa merata,” ujarnya.
Kata dia, salah satu rencana yang dinilai strategis adalah pembangunan sekolah di daerah Loa Tebu.
Pasalnya, lokasi ini dianggap ideal karena berada di zona penyangga yang bisa menjangkau beberapa desa sekaligus.
Meski begitu, persoalan pembebasan lahan menjadi kendala utama, dalam merealisasikan rencana tersebut.
“Yang paling krusial itu masalah lahannya. Ini perlu kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, bahkan mungkin melibatkan peran masyarakat lewat hibah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dampak sosial dari keterbatasan akses ini membuat banyak siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri, sehingga para calaon peserta didik harus menunda selama setahun.
Karena bagi keluarga dengan ekonomi lemah, menyekolahkan anak ke sekolah swasta bukanlah pilihan mudah karena alasan biaya.
“Ini bukan sekadar masalah bangunan sekolah. Ini menyangkut keadilan dalam mendapatkan pendidikan. Jangan sampai anak-anak di pelosok tertinggal hanya karena letaknya jauh dari kota,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong, agar pemerintah daerah bisa mempercepat penyusunan peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah, agar pembangunan sekolah benar-benar menyasar tempat yang membutuhkan.
“Kalau kita serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka akses pendidikan harus dijamin untuk semua kalangan tanpa terkecuali,” pungkas. (Adv/Has/Bey)
