Agus Tri Susanto, Sekretaris Dewan DPRD Kota Samarinda. (Berby/Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang peran strategis Sekretaris DPRD, Agus Tri Susanto, selaku Sekretaris Dewan DPRD Kota Samarinda, menggelar diskusi dengan mahasiswa.
Diskusi ini bertujuan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang sering terjadi, serta untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan masyarakat. Diskusi berlangsung intens dengan berbagai topik krusial, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Agus mengungkapkan pandangannya mengenai kesalahpahaman yang sering terjadi di kalangan mahasiswa terkait peran Sekretaris DPRD. Banyak yang mengira bahwa tugas tersebut hanya bersifat administratif atau sekadar tindak lanjut dari kegiatan demonstrasi.
“Kami tidak terlibat dalam pengambilan keputusan politik sehingga tidak ada intervensi politik. Melalui diskusi ini, harapannya kami dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa dan masyarakat umum,” ucapnya, kemarin, Sabtu (22/6/2024).
Diskusi berlangsung intens, dan Agus, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua NU Samarinda, turut membahas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Disinggung mengenai harmonisasi antara politik dan birokrasi, Agus menjelaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah adalah satu kesatuan dengan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.
“UU 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD dan pemerintah daerah adalah satu kesatuan. DPRD memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Ini adalah bentuk harmonisasi antara politik dan birokrasi,” jelasnya.
Tak hanya itu, dirinya juga mengimbau kepada masyarakat khususnya mahasiswa untuk mempertimbangkan siapa yang ingin menggantikan posisinya di masa depan.
Meskipun terbilang lumayan penting, ia mengakui bahwa posisi tersebut memiliki risiko tinggi dan selalu diawasi oleh masyarakat. Ia berpesan kepada calon penggantinya untuk tetap berkomitmen pada jalur yang benar dan tidak tergoda oleh arus politik.
“Tugas kami mirip dengan kepala dinas, namun dengan risiko yang lebih tinggi. Kami diawasi oleh masyarakat, dan jika ada kebijakan yang bersinggungan, kami harus mampu menelaah peraturan agar tidak tergelincir dalam politik,” tutupnya. (Bey)
