Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto.(Dok.Diskominfo Kukar)
Timeskaltim.com, Kukar – Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara (Diskominfo Kukar) gencar meningkatkan kualitas pelayanan terhadap edukasi masyarakat. Terbukti, pihaknya berinovasi dengan melakukan percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan cara menciptakan inovasi Mobile Team ada Diskominfo Kutai Kartanegara atau lebih akrab dikenal LOBI-KU.
Tak tanggung-tanggung, terobosan menakjubkan ini, sebagai strategi pelayanan mobile digital terpadu. Tentunya, dinisiasi oleh Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto, saat hadir dalam pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II angkatan IV, di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Samarinda.
Dalam ulasan resminya, Ia mengaku, setelah dimentori langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, serta Sumadi selaku Widyaiswara Ahli Utama. Ia pun berupaya, untuk membangun infrastruktur dalam percepatan informasi berbasis digital.
“Tujuannya untuk percepatan dalam penerapan SPBE di masing-masing OPD,” ungkap Dafip,” ungkapnya melalui laman resminya, baru-baru ini.
Kata dia, ini merupakan bagian dari dukungannya, terhadap program yang diusung oleh Pemkab Kukar. Yakni Kukar Idaman.
Ia menambahkan, hal ini sebagai upaya untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani masyarakat. Dimana termuat salah satu program dedikasi Kukar Idaman, yaitu Digitalisasi Pelayanan Publik atau DISAPA.
Tujuannya, untuk meningkatkan jangkauan dan mutu layanan pemerintah. Juga layanan publik yang lebih baik, cepat, murah, berbasis informasi dan teknologi.
Kendati demikian, berkesesuaian dengan misi keempat Kukar Idaman, yakni meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah.
“Arah kebijakannya adalah untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya ketersediaan akses internet sampai ke desa,” lanjut Dafip.
Selain itu, Perpres No 95 tahun 2018 turut menjadi dasar terciptanya inovasi LOBI-KU. Sebagai pedoman pemerintah dalam menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
“Hasil monitoring dan evaluasi Kementerian PAN-RB terhadap SPBE di Kukar setiap tahunnya, masih ditemukan kelemahan integrasi dan interoperabilitas dalam proses implementasi pada unit kerja perangkat daerah,” katanya.
Hal ini berakibat terjadinya pemborosan anggaran pembangunan aplikasi, namun data dan layanan yang dihasilkan masih sektoral unit kerja saja. Mobile team Diskominfo Kukar inilah yang nantinya menjadi tim task force atau help desk yang menyediakan layanan pendampingan, konsultasi, serta penyelesaian masalah perangkat daerah.
Sedangkan untuk jangka panjangnya, bisa melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
“Kita wujudkan bersama transformasi digital di Kukar tanpa ada yang tertinggal,” tutupnya. (Wan/ADV/Kominfokukar)
