Scroll untuk baca artikel
DaerahNasional

Cegah Dampak Ekologis Hilirisasi, Legislator Kaltim Minta Desk Investasi Balikpapan Utamakan Warga Lokal dan Lingkungan

3
×

Cegah Dampak Ekologis Hilirisasi, Legislator Kaltim Minta Desk Investasi Balikpapan Utamakan Warga Lokal dan Lingkungan

Sebarkan artikel ini
Anggota DPR RI Komisi XII, Syafruddin.

Timeskaltim.com, – JAKARTA β€” Rencana Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk segera meresmikan Desk Investasi Regional di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mendapat sambutan positif dari parlemen. Kehadiran layanan pengawalan investasi terpadu ini dinilai menjadi langkah krusial mengingat posisi strategis Kalimantan Timur sebagai beranda Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus salah satu lumbung energi dan pusat hilirisasi nasional.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Syafruddin, menyatakan dukungannya atas ekspansi desk regional tersebut ke Balikpapan, yang menyusul peluncuran fasilitas serupa di Makassar, Semarang, dan Medan. Namun, ia memberikan catatan tegas agar kemudahan perizinan yang diberikan kepada para investor tidak mengabaikan hak masyarakat setempat dan kelestarian ekosistem.

“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Investasi yang memboyong Desk Investasi Regional ke Balikpapan setelah Makassar. Ini sangat relevan untuk memangkas sumbatan perizinan di lapangan. Namun, saya mengingatkan agar desk ini tidak sekadar menjadi karpet merah bagi pemodal besar tanpa memastikan dampak nyatanya bagi masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Politisi Fraksi PKB yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Kalimantan Timur ini menekankan bahwa pengawalan investasi melalui desk regional di Balikpapan harus bertumpu pada tiga pilar utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh daerah.

Pilar pertama adalah prioritas penyerapan tenaga kerja serta pemberdayaan pengusaha lokal. Syafruddin menegaskan bahwa setiap proyek investasi yang masuk dan difasilitasi pemerintah wajib melibatkan tenaga kerja asli daerah serta menggandeng pelaku usaha dan UMKM lokal ke dalam rantai pasok industri.

Pilar kedua menyangkut kepastian hukum dan kelancaran masa transisi perizinan. Mengingat masih adanya dinamika penyesuaian regulasi perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 serta integrasi sistem Online Single Submission (OSS), Desk Investasi di Balikpapan dituntut mampu berperan sebagai pusat solusi (problem solver) yang cepat dan transparan bagi pelaku usaha di daerah.

Sementara itu, pilar ketiga adalah kepatuhan terhadap aspek lingkungan dan prinsip hilirisasi berkelanjutan. Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi urusan energi, sumber daya mineral, dan lingkungan hidup, Syafruddin meminta pengawasan ketat diterapkan agar seluruh investasi di sektor ekstraktif dan hilirisasi tunduk pada standar perlindungan lingkungan serta kewajiban reklamasi pascatambang maupun pascaoperasi.

“Investasi yang masuk ke Kaltim harus berkualitas. Jangan sampai daerah kita hanya menanggung dampak ekologis dan sosialnya, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar. Kami di Komisi XII DPR RI akan mengawal langsung operasional Desk Investasi Balikpapan ini agar benar-benar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Sebagai informasi, pembentukan Desk Investasi Regional di sejumlah titik strategis nasional ini merupakan langkah akselerasi yang digencarkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Program tersebut ditujukan untuk mengawal percepatan realisasi proyek-proyek strategis dengan total nilai mencapai Rp100 triliun, sekaligus menopang upaya pemerintah dalam mengejar target realisasi investasi nasional tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.